RADARSOLO.COM – Memasuki usia ke-281, Kota Solo ditantang untuk mampu menyelaraskan statusnya sebagai pusat kebudayaan Jawa dengan dinamika heterogenitas masyarakat modern. Pemerhati sosial dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Tundjung W. Sutirto, menegaskan bahwa kunci utama dalam menghadirkan rasa aman dan nyaman di Kota Bengawan terletak pada kemampuan pemerintah mengelola keberagaman dan merawat keajegan tradisi.
Baca Juga: Penampakan Logo HUT ke-281 Kota Solo yang Digarap ISI Surakarta dan Filosofi di Dalamnya
Tundjung menjelaskan bahwa Solo memiliki akar kesejarahan dan adat istiadat yang sangat dalam sebagai punjer budaya Jawa. Namun, seiring waktu, Solo juga bertransformasi menjadi kota perjuangan, perdagangan, dan pendidikan yang melahirkan ragam budaya baru. Menurutnya, heterogenitas ini harus dikelola sebagai modal positif untuk integrasi sosial, bukan justru menjadi pemicu gesekan.
"Multikulturalisme di Solo sudah terbentuk sejak era Praja Kejawen hingga kolonial. Solo memiliki keunggulan dalam integrasi sosial karena adanya kebudayaan dominan yang menyatukan masyarakat tanpa sekat sub-suku yang kaku. Tantangannya adalah bagaimana pemerintah merawat modal ini untuk masa depan," ujar Tundjung, Senin (16/2).
Baca Juga: Tatap 2026, Wamen Pariwisata Ni Luh Puspa Targetkan 17,6 Juta Kunjungan Wisman
Selain isu keberagaman, Tundjung menyoroti pentingnya menjaga "keajegan" atau keteraturan tradisi asli. Ia menyarankan agar Solo mencontoh konsistensi Bali dalam menjaga tradisi Hari Raya Nyepi. Di Solo, penguatan identitas budaya asli dapat dimaksimalkan melalui kegiatan yang kental akan tradisi, seperti Malam Satu Suro atau Grebeg Sudiro, alih-alih hanya berfokus pada perhelatan yang bersifat kontemporer.
Baca Juga: Pungutan Berkedok Tali Asih Lurah di Banjarsari Mencuat, Warga Protes Lampirkan Bukti Kuitansi
Menutup pandangannya, Tundjung memberikan rekomendasi strategis bagi susunan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di masa depan. Ia berharap pemerintah lebih luwes dengan melibatkan entitas kultural, yakni Raja Kasunanan dan Pimpinan Praja Mangkunegaran, dalam pengambilan kebijakan strategis kota, bukan sekadar sebagai pelengkap di sektor pariwisata.
"Di usia ke-281 ini, saya berharap keraton dan mangkunegaran dilibatkan secara aktif sebagai entitas yang memiliki massa masyarakat adat. Sinergi antara unsur eksekutif, yudikatif, legislatif, dan tokoh kultural akan menjadi kekuatan besar bagi pembangunan Solo ke depan," pungkasnya. (ves/bun)
Editor : Kabun Triyatno