RADARSOLO – Wali Kota Solo Respati Ardi bertolak ke Semarang dengan membawa catatan khusus terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menuai polemik selama Ramadan 2026. Daftar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai bermasalah akan dilaporkan langsung dalam Rapat Koordinasi (Rakor) MBG tingkat Jawa Tengah, Selasa (3/3) siang.
Ditemui sebelum keberangkatannya, Respati mengakui bahwa gelombang aduan masyarakat terkait menu MBG kian meningkat. Keluhan utama tertuju pada penyajian "menu kering" yang dianggap tidak layak, baik dari segi kualitas bahan, estetika penyajian, hingga ketidaksesuaian nilai gizi dengan anggaran yang telah ditetapkan.
Baca Juga: Listrik Keraton Solo Diputus Pemkot Karena APBD Seret, Purbaya Bayar Tagihan PLN
“Kami sudah mencatat beberapa SPPG yang bermasalah. Siang ini dalam rakor di Semarang, seluruh kabupaten/kota dikumpulkan. Ini momentum tepat untuk menyampaikan masukan, terutama soal SPPG yang menyuguhkan menu tidak sesuai standar,” tegas Respati, Selasa (3/3).
Selain menyoroti kualitas makanan, Respati juga membawa misi untuk membatasi jumlah unit dapur produksi di wilayahnya. Berdasarkan hasil kajian teknis, Pemkot Solo menyatakan hanya membutuhkan maksimal 81 unit SPPG untuk meng-kaver seluruh sasaran.
Baca Juga: Pintu Air WGM Wonogiri Resmi Dibuka, BPBD Imbau Warga Bantaran Sungai Tetap Tenang
Respati meminta Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk tidak lagi menerbitkan izin unit baru jika kuota tersebut sudah terpenuhi. Pembatasan ini bertujuan agar fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kota dapat berjalan lebih efektif dan terukur.
“Saya minta BGN tidak membuka SPPG lebih dari 81 unit di Solo. Jika terlalu banyak, akan terjadi kerancuan antara jumlah penerima dan efektivitas pengawasan. Kami ingin pengawasan ini maksimal agar tidak ada lagi menu yang asal-asalan,” jelasnya.
Baca Juga: Dari Dapur Sekolah ke Menu Lebaran, Siswa SMK di Solo Kebanjiran Pesanan Kue Kering
Rencana kebutuhan 81 SPPG di Solo merupakan hasil penyesuaian regulasi terbaru dari pusat. Berikut adalah rincian teknis operasional MBG di Kota Solo. Rasio porsi satu unit SPPG kini melayani 2.000 porsi (sebelumnya 3.000 porsi), hal inilah yang memicu kenaikan jumlah kebutuhan dapur dari 65 menjadi 81 unit.
Kelompok sasaran selain pelajar dan tenaga pendidik, program kini menyasar kelompok 3B (balita, ibu hamil, dan ibu menyusui). Data sasaran 3B tercatat sebanyak 22.374 jiwa di Solo yang masuk kategori 3B, di mana setiap SPPG akan mengalokasikan 500 kuota khusus untuk kelompok ini.
Baca Juga: Macan Tutul yang Masuk ke Permukiman di Tawangmangu Karanganyar Berhasil Dievakuasi
Hingga Januari 2026, tercatat sudah ada 38 SPPG yang beroperasi secara penuh di Kota Solo, dengan tambahan 4 unit yang tengah dalam proses aktivasi pada Februari lalu. Pemkot Solo berharap, melalui rakor di Semarang, standarisasi menu dan ketegasan sanksi bagi SPPG nakal dapat segera diimplementasikan guna menjamin hak gizi warga. (ves)
Editor : Kabun Triyatno