Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menanggapi hal tersebut, tentu butuh dibahas dalam merancang draf amandemen AD/ART Pasoepati. Dalam AD/ART lama, tujuan Pasoepati yakni mendukung kesebelasan sepak bola kebanggaan Kota Solo pada khususnya dan tim olahraga pada umumnya. Beberapa waktu lalu di pertemuan tersebut, Presiden DPP Pasoepati Maryadi Gondrong membeberkan bahwa ini merupakan ranah Majelis Pasoepati untuk mencari penyelesaian. Setahunya, sampai sekarang pembahasan pasal tujuan Pasoepati belum diplenokan.
Usulan perubahan AD/ART dalam Kongres VIII berpotensi mendapat dukungan. Dalam Pasal 6 ayat 1, tujuan Pasoepati ditulis mendukung kesebelasan sepak bola kebanggaan Kota Solo (Persis Solo) pada khususnya dan tim sepak bola perserikatan se-eks Karesidenan Surakarta pada umumnya.
Ketua Komisi Organisasi Pasoepati Kongres VIII, Iwan Samudra meluruskan bahwa sebenarnya amandemen Pasal 6 ayat 1 telah disetujui oleh 12 utusan dari 13 utusan korwil yang hadir dalam rapat Komisi Organisasi Pasoepati pada 24 Januari lalu yang hadir di salah satu rumah makan di utara kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).
Dia melanjutkan, sesuai dalam tatib dan undangan Kongres kemarin, disebutkan jika setiap korwil diminta untuk mengirim 4 anggota perwakilan untuk dijadikan utusan dan menjalankan tugas pada komisi yang telah ditentukan di dalam acara Kongres tersebut.
Adapun penempatan tugas kepada 4 utusan Korwil sebagai berikut. Pertama, komisi organisasi bertugas untuk merevisi atau mengamandemen pasal AD/ART Pasoepati yang dianggap perlu dijadikan landasan berorganisasi. Kedua, komisi program kerja (proker) bertugas menyusun proker jangka pendek atau jangka panjang bagi presiden dan wakil presiden Pasoepati yang telah terpilih dalam Kongres. Ketiga, komisi pertanggungjawaban bertugas menimbang, menilai dan memutuskan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kinerja presiden dan wakil presiden periode sebelumnya.
Lalu keempat Majelis Pasoepati berugas mengawasi, menilai, dan mengevaluasi kinerja DPP dalam periode masa bakti. Majelis juga memiliki hak untuk menyelenggarakan KLB apabila presiden dan wakilnya dinilai menyimpang dari AD/ART Pasoepati.
“Justru blunder terjadi pada pernyataan (Maryadi) urusan amandemen AD/ART ada di bawah majelis. Majelis fungsinya mengawasi, memberikan masukan, dan sanksi kepada DPP Pasoepati. Justru yang berhak merubah adalah Komisi Organisasi Pasoepati,” jelas Iwan dengan detail.
Terkait pernyataan Gibran yang mengimbau Pasoepati untuk memberikan dukungan kepada Persis Solo maupun Bhayangkara Solo FC, Iwan menjelaskan dengan cukup bijak. “Mas Gibran kan tidak menyuruh Pasoepati untuk merubah AD/ART. Dia hanya nitip BSFC untuk didukung. Arti dari dukungan ini tidak diharuskan Pasoepati harus mendukung ke stadion. Dukungan bisa berbentuk apa saja,” tegas Iwan.
Menurutnya, imbauan wali kota Surakarta kepada Pasoepati itu hanyalah bersifat permintaan, bukan perintah.
Sementara itu, mantan calon wakil presiden Pasoepati di Kongres VIII kemarin, Sapta Oox menyarankan agar presiden Pasoepati untuk duduk bersama dengan wakil korwil, khususnya jikalau jadi ada perubahan AD/ART nantinya. “Alangkah baiknya jika mengubah kebijakan AD/ART melalui keputusan forum,” pungkasnya. (ryn/nik)
(rs/NIK/fer/JPR)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
