RADARSOLO.COM – Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Sragen Suroto menegaskan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur program MBG tetap beroperasi selama masa libur sekolah.
Hal ini disampaikan saat kunjungan dan peresmian SPPG Kadipiro di Desa Kadipiro, Kecamatan Sambirejo, Jumat (19/12/2025).
Suroto menyatakan bahwa operasional tetap berjalan meski libur sekolah sedang berlangsung.
”Kemarin (Jumat,Red) saya membuka di Sambirejo itu, ya masih operasi, terus terang saja. Masalahnya belum ada anak-anak cucu kita yang masuk, walaupun bebas. Ya sebagai tanggung jawab SPPG itu mau tidak mau ya juga harus melayani, walaupun mungkin hanya diberikan snack dan makanan ringan, masih melayani,” ujar Suroto, Minggu (21/12/2025).
Dia menekankan jika ada kebutuhan dari siswa atau sekolah, SPPG wajib melayani. Terkait mekanisme penyerahan MBG ke penerima, SPPG yang akan menentukan berdasarkan kondisi di lapangan.
”Ya kalau memang dibutuhkan dari siswa ataupun sekolah yang membutuhkan, tetap ya harus dilayani. Sementara masih bebas ini, ya di sekolah, aspirasi yang dimaksud entah snack, makanan ringan dan sebagainya, ya di sekolah itu diambil,” tambahnya.
Pernyataan ini sejalan dengan kebijakan nasional dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang memastikan program MBG sebagai prioritas Presiden Prabowo Subianto tidak mengenal istilah libur.
SPPG tetap beroperasi dengan penyaluran bisa melalui paket makanan ringan, kemasan, atau mekanisme lain.
Seperti pengambilan di sekolah/SPPG, terutama untuk kelompok rentan seperti ibu hamil, menyusui, dan balita.
Suroto juga memberikan update terkini jumlah SPPG di Sragen.
”Sementara ini tambah satu berarti 62. Ya seluruhnya yang ada di Sragen. Dengan rencana 120 SPPG targetnya. Ada yang sudah berdiri belum operasi,” bebernya.
Sebelumnya, Suroto mengungkap berbagai persoalan serius dalam pelaksanaan MBG di Sragen. Dari penelusuran bersama dinas pendidikan, kesehatan, dan disperindag, ditemukan lebih dari 30 titik SPPG bermasalah.
Mulai dari izin operasional belum lengkap, berdiri di lahan hijau atau sawah tanpa IMB dan dokumen lingkungan, hingga penguasaan supplier oleh yayasan yang mengabaikan pemberdayaan ekonomi lokal.
Dia menegaskan program ini gagasan Presiden dan niatnya sangat baik. Tapi di level bawah tidak boleh ada penyimpangan. MBG harus tetap menjaga kualitas gizi, taat aturan, dan benar-benar memberdayakan masyarakat lokal.
”Tujuan MBG itu pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Tapi faktanya, supplier dikuasai yayasan. Masyarakat desa tidak banyak terlibat, padahal ini uang negara,” tegas Suroto. (din/adi)
