
RADARSOLO.COM – Ruang rapat Komisi IV DPRD Sragen mendadak panas pada Senin (4/5/2026). Aroma tidak sedap dalam sistem rekrutmen dan kebijakan ketenagakerjaan di PT CWII akhirnya dibongkar habis-habisan di meja legislatif.
Pemanggilan jajaran direksi pabrik boneka tersebut merupakan buntut dari mencuatnya kabar tes masuk "semi telanjang" serta pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap 849 buruh.
Namun, suasana sempat menyulut emosi dewan lantaran pihak HRD yang paling bertanggung jawab justru mangkir. Ketua Komisi IV DPRD Sragen Giyamto tak mampu menahan kegeramannya.
”HRD ini kurang ajar. Laki-laki (pelamar) kok dilihat perempuan, begitu juga sebaliknya. Harus diperbaiki! Ada tata budaya dan etika yang harus dijaga,” tegas Giyamto.
Ironisnya, badai PHK ini menghantam para buruh tepat saat mereka berharap mendapatkan tunjangan hari raya (THR). Giyamto menilai pola PHK menjelang Lebaran ini adalah lagu lama yang terus berulang dan sangat tidak manusiawi.
Persoalan PT CWII ternyata merembet ke masalah aset. Giyamto membongkar dugaan pelanggaran izin penggunaan lahan.
Ia menyebut parkiran pabrik di wilayah Karangmalang itu diduga menggunakan tanah milik Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) yang seharusnya tidak boleh dibangun.
”Saya tidak mau tahu, itu pabrik Anda, tapi parkirnya di lahan yang dilarang,” tegasnya.
Dewan meminta pihak perusahaan menghadirkan HRD dalam pertemuan selanjutnya agar duduk perkara menjadi terang benderang.




