
RADARSOLO.COM – Sebanyak 12 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di Kabupaten Sragen ditutup sementara.
Para pengelola dinilai "ndableg" karena nekat menabrak aturan operasional dan administrasi yang telah digariskan pemerintah.
Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas MBG Sragen Suroto membeberkan, dari total 117 titik SPPG yang tersebar di Bumi Sukowati, 12 di antaranya kedapatan melakukan pelanggaran berat.
”Bikin gedung ya harus ada IMB (Izin Mendirikan Bangunan)-nya, membuat SPPG ya harus ada IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)-nya. Nah, dari 117 titik itu, Sragen yang bandel ada 12. Itu sampai sekarang ditutup. Penyelesaiannya kapan? Kita tidak tahu,” tegas Suroto, Senin (15/6/2026).
Suroto menambahkan, pelanggaran yang dilakukan antara lain menyangkut tata ruang. Pengelola kedapatan nekat mendirikan bangunan dapur SPPG di atas lahan sawah dilindungi (LSD) serta tanah kas desa yang statusnya belum dikeringkan.
Alhasil, dinas lingkungan hidup (DLH) dan dinas perizinan enggan menerbitkan izin operasional serta izin IPAL.
Selain itu, demi mengejar margin keuntungan pribadi, pengelola menyunat harga indeks bahan baku yang telah ditetapkan pemerintah.
Suroto mencontohkan komoditas telur. Pemerintah mematok harga indeks Rp 26 ribu per kilogram (kg) agar peternak lokal untung. Namun di lapangan, oknum pengelola SPPG melindas harga dan membelinya hanya Rp 21 ribu per kg.
Praktik culas ini makin diperparah dengan adanya setoran potongan anggaran dari oknum yayasan kepada kepala SPPG, plus adanya monopoli suplai bahan baku.




