RADARSOLO.COM – Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Sragen tuai sorotan tajam.
Alih-alih menyasar akar persoalan peredaran rokok ilegal dan mendongkrak kesejahteraan petani tembakau, anggaran miliaran rupiah itu diduga banyak tersedot untuk kegiatan sia-sia.
Di antaranya rapat koordinasi, pembuatan dokumen, hingga seremonial normatif yang jauh dari substansi.
Sorotan tajam dilontarkan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Endro Supriyadi, usai mencermati efektivitas penggunaan DBHCHT di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Baca Juga: Polres Sragen dan Tim Terpadu Padamkan Kebakaran Lahan Jati di Miri
Menurutnya, pemanfaatan dana yang notabene bersumber dari pajak para perokok, semestinya memberikan imbal balik yang konkret dan langsung dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai anggaran ini hanya habis untuk kegiatan rapat, pembuatan dokumen, dan kegiatan yang bersifat normatif,” keluh Endro, Jumat (4/9/2026).
Endro menambahkan, kucuran dana di sejumlah OPD nilainya tidak main-main. Satu OPD antara Rp 600 juta-Rp 700 juta.
Baca Juga: Dinkes Karanganyar Buka Layanan Kesehatan Gratis bagi Warga Terdampak Kebakaran TPA Putri Cempo Solo
Ironisnya, alokasi untuk perencanaan dan pembuatan dokumen saja bisa menelan Rp 50 juta-Rp 100 juta per pos kegiatan.
