Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perusahan Tunggak Listrik Akan Hadapi Jaksa

P
MOU: Penandatanganan kerja sama antara PLN UP3 dengan Kejari Sukoharjo kemarin (16/12).
MOU: Penandatanganan kerja sama antara PLN UP3 dengan Kejari Sukoharjo kemarin (16/12).
SUKOHARJO – Mengantisipasi adanya gangguan hukum dalam penagihan tugakan listrik, PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sukoharjo menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo.

Kepala Kejari Sukoharjo Tatang Agus Volleyantono mengatakan, pihaknya akan membantu permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara (TUN). Termasuk dalam permasalahan yang lebih kompleks, seperti penunggakan pembayaran dan pelanggaran hukum.

“Kalau perlu kami siap jadi tukang tagih jika ada pelanggan PLN seperti perusahaan besar yang menunggak (tagihan listrik). Coba kami lakukan pendekatan," ungkapnya usai penandatanganan MoU antara PLN UP3 dengan Kejari Sukoharjo kemarin (16/12).

Ditambahkan Tatang, sejak berakhirnya MoU 2017, pihaknya terus melakukan pendampingan. Di antaranya kasus tanah atau bangunan di bawah jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi (Sutet). “Meski tanpa MoU, kerja sama tetap kita lakukan,” imbuhnya.

Manajer PLN UP3 Sukoharjo La Ode Lawati menuturkan, penandatanganan kerja sama dengan kejari meliputi bantuan hukum, konsultasi hukum, dan tindakan hukum lain yang berkaitan perdata dan TUN.

“Kami menyambut baik kejari mau membantu menagih utang-utang penunggakan tagihan listrik. Namun, sampai saat ini tidak ada penunggakan di Sukoharjo," beber dia.

Ditambahkan La Ode, terdapat 643 ribu pelanggan di area PLN UP3 Sukoharjo. Termasuk wilayah Wonogiri, sebagian Karanganyar dan Sukoharjo. ”Jaringan kami yang tersebar memungkinkan terjadi masalah hukum. Termasuk pelanggaran pemakaian listrik ilegal. Karenanya kami butuh pendampingan," tegasnya.

Ada tiga jenis pelanggaran pemakaian listrik, yakni tipe satu, pelanggan mengubah batas daya yang terpasang, pelanggaran tipe dua pelanggan mengubah pengukuran arus listrik, pelanggaran tipe tiga pelanggan mengubah pengukuran arus listrik sekaligus pembatas daya.

Berikutnya, pelanggaran tipe empat berupa pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan sah, seperti menggantol dari tetangga untuk warung atau memindah kwh meter ke lain persil bangunan. Mayoritas pelanggaran yakni tipe tiga. (rgl/wa)

Advertisement
Advertisement
Editor : Perdana Bayu Saputra

Artikel Terkait

Klaten Job Fair 2026: Gandeng 31 Perusahaan, Sediakan Lebih dari 6.000 Lowongan Pekerjaan

Klaten Job Fair 2026: Gandeng 31 Perusahaan, Sediakan Lebih dari 6.000 Lowongan Pekerjaan

Salah satu fokus utama dari bursa kerja terintegrasi tersebut adalah memberikan rasa aman dan kepastian legalitas bagi para pencari kerja di Kabupaten Klaten.

Solo Career Expo Sediakan Jalur Khusus Difabel, Delapan Perusahaan Buka Lowongan Inklusif

Solo Career Expo Sediakan Jalur Khusus Difabel, Delapan Perusahaan Buka Lowongan Inklusif

Pemkot Solo menghadirkan disability hour bagi 63 pencari kerja difabel. Delapan perusahaan membuka lowongan kerja ramah penyandang disabilitas.

Viral! Tagihan Listrik Naik Drastis, Benarkah karena Pemakaian atau Ada Faktor Lain?

Viral! Tagihan Listrik Naik Drastis, Benarkah karena Pemakaian atau Ada Faktor Lain?

Keluhan tagihan listrik yang mendadak melonjak hingga beberapa kali lipat ramai di media sosial.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer