Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hartanto mendapatkan dukungan dari PKS.

P
Tersangka Henry Taryatmo saat rekontruksi, Kamis (27/8).
Tersangka Henry Taryatmo saat rekontruksi, Kamis (27/8).
SUKOHARJO – Kuasa hukum keluarga korban pembunuhan satu keluarga di Desa Duwet, Kecamatan Baki pekan lalu, mendesak Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak (PA) turun turun tangan mengawal kasus ini. Pasalnya, ada dua anak yang menjadi korban pembunuhan sadis itu.

Kuasa hukum Sri Handayani, Christiansen Aditya mengatakan, pihaknya mempertanyakan keberadaan Komnas PA yang sejak awal pembunuhan terungkap sampai saat ini belum ada atensinya.

”Komisi perlindungan anak mana ini, ayo kita kawal bareng-bareng,” kata Aditya, kemarin.

Menurut Aditya, nyawa satu anak hilang saja sangat berharga. Padahal, dalam kasus pembunuhan di Baki, ada dua anak yang menjadi korban. ”Entah yang di pusat atau yang di provinsi, harus mengawal ini. Kasihan, ada dua anak menjadi korban,” imbuhnya.

Sementara itu, Pimpinan Cabang Sukoharjo Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Samsul Ma'arif sebagai kuasa hukum yang ditunjuk negara untuk mendampingi tersangka Henry Taryatmo mengatakan, meskipun tersangka dengan keji menghilangkan empat nyawa, namun negara masih melindungi hak-hak konstitusionalnya. Negara hadir dengan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang tidak mampu dan dengan ancaman hukuman di atas lima tahun.

”Kedudukan penasihat hukum sesuai UU Nomor 8 Tahun 1981 dan UU Nomor 16 Tahun 2011 dalam Pasal 56 ayat 1 dan 2 berbunyi, dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka,” terang Samsul.

Kemudian, lanjut Samsul, setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak memberikan bantuannya dengan cuma-cuma, artinya negara masih memanusiakan manusia, masih menjamin hak-hak konstitusional HT sebagai warga negara.

”Dengan penunjukan itu, yang didampingi adalah hak-hak konstitusionalnya. Seperti apakah tersangka diperlakukan dengan baik di kepolisian, kejaksaan sampai di pengadilan. Tidak sampai mendampingi tersangka supaya hukumannya harus ringan, tersangka harus bebas, tidak seperti itu,” tegas Samsul. (kwl/adi/ria)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Perluas Penyisiran Judi Kasino Hingga Kecamatan Baki Sukoharjo

Perluas Penyisiran Judi Kasino Hingga Kecamatan Baki Sukoharjo

Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo mengatakan, jajarannya menyisir sejumlah kolasi diduga terlibat judi kasiono di Kecamatan Grogol dan Baki.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer