Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Maksimal Hari Ini, Paslon Pilkada Wajib Preteli Semua Baliho & Spanduk

P
Baliho bergambar bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Sukoharjo 2020 di lahan persawahan di Kepuh, Kecamatan Nguter belum lama ini.
Baliho bergambar bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Sukoharjo 2020 di lahan persawahan di Kepuh, Kecamatan Nguter belum lama ini.
SUKOHARJO – Masing-masing pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati Sukoharjo telah ditetapkan dan mendapatkan nomor urut. Karena itu, mereka diminta mencopot media sosialisasi sebelum tahapan kampanye dimulai.

Permintaan tersebut disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo dengan mengirimkan surat kepada masing-masing tim paslon. “Surat tembusan juga dikirim ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan satpol PP,” ujar Ketua KPU Sukoharjo Nuril Huda.

Ketua Bawaslu Sukoharjo Bambang Muryanto menuturkan, media sosialisasi, seperti baliho, spanduk, rontek, dan umbul-umbul harus dibersihkan maksimal hari ini (26/9). Sebab, pekan depan sudah memasuki masa kampanye.

"Ketika sudah masa kampanye, hanya alat peraga kampanye yang diizinkan di tempat yang sudah disepakati. Memang paslon bisa menambah sendiri," ujarnya.

Terkait kampanye, semula KPU mengizinkan adanya konser musik dan bazar. Tapi izin tersebut dihapus melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020.

PKPU terbaru ini resmi diundangkan Rabu (23/9). Sebelumnya, pada pasal 63 PKPU Nomor 10 Tahun 2020, KPU telah mengatur tujuh jenis kampanye yang diperbolehkan. Di antaranya mengizinkan penyelenggaraan konser dan bazar hingga perayaan ulang tahun partai politik.

Namun, dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020, pasal 63 dihapuskan. Tujuh jenis kegiatan itu adalah rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya dan atau konser musik, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai dan atau sepeda santai, perlombaan, kegiatan sosial berupa bazar dan atau donor darah, peringatan hari ulang tahun partai politik dan atau melalui media daring (dalam jaringan).

Setelah tujuh kegiatan itu dihapus, dalam pasal 57 PKPU Nomor 13 Tahun 2020, KPU kembali mengatur tentang kampanye pilkada di tengah pandemi Covid-19.

Ada tujuh poin yang diizinkan saat kampanye, di antaranya pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka anta-pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum.

Berikutnya, pemasangan alat peraga kampanye (APK), penayangan iklan kampanye di media cetak, elektronik, media sosial, dan media daring, dan atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (kwl/wa/ria)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Gencarkan Sosialisasi Pemilih, KPU Sukoharjo Gandeng Mahasiswa dan Disabilitas

Gencarkan Sosialisasi Pemilih, KPU Sukoharjo Gandeng Mahasiswa dan Disabilitas

Ketua KPU Sukoharjo Syakbani Eko Raharjo mengatakan, Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Senin (19/10), melibatkan mahasiswa dan disabilitas untuk menyusun strategi sosialisasi kepemiluan.

DPB Triwulan III 2026, KPU Sukoharjo Tetapkan 702.580 Pemilih

DPB Triwulan III 2026, KPU Sukoharjo Tetapkan 702.580 Pemilih

Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo Syakbani Eko Raharjo menjelaskan, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sangat penting untuk memastikan seluruh warga terjamin hak pilihnya.

KPU Sukoharjo Tegaskan Ogah Cawe-Cawe Pilkades Serentak 2026, Tapi Buka Pintu Sharing

KPU Sukoharjo Tegaskan Ogah Cawe-Cawe Pilkades Serentak 2026, Tapi Buka Pintu Sharing

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo Syakbani Eko Raharjo tegaskan pihaknya tidak bisa cawe-cawe dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak, 10 Desember 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer