Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hadapi Gugatan Rp 20 M dari Warga Kragilan, Pemkab-PDAM Konsolidasi

P
Warga RW 15 Kragilan, Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo gelar aksi pada Minggu lalu (4/10).Warga RW 15 Kragilan, Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo gelar aksi pada Minggu lalu (4/10).
Warga RW 15 Kragilan, Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo gelar aksi pada Minggu lalu (4/10).Warga RW 15 Kragilan, Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo gelar aksi pada Minggu lalu (4/10).
SUKOHARJO – Menghadapi gugatan class action dari warga RW 15 Kragilan, Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Pemkab Sukoharjo dan PDAM Tirta Makmur mulai ambil sikap. Pemkab akan mengumpulkan informasi, sementara PDAM segera konsolidasi.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Widodo mengatakan, pemkab saat ini baru tahap mengumpulkan informasi terkait persoalan yang digugat warga Kragilan itu. Setelah itu baru mengambil sikap lebih lanjut.

Widodo menegaskan, PDAM Tirta Makmur, bupati, dan Pemkab Sukoharjo tidak tinggal diam menyikapi persoalan yang digugat warga. “Pemkab sudah memberikan respons, meski baru tahap mengumpulkan informasi," katanya.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PDAM Tirta Makmur Dwi Atmojo Heri mengatakan, pihaknya baru akan melakukan koordinasi untuk menyikapi gugatan warga ini. “Belum ada langkah tindak lanjut, besok (hari ini) akan koordinasi dulu,” kata Heri singkat melalui aplikasi pesan, kemarin.

Sekadar informasi, warga RW 15 Dusun Kragilan, Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura mengajukan gugatan class action terhadap PDAM Tirta Makmur Sukoharjo dan Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya. Mereka menuntut ganti rugi sebesar Rp 20 miliar. Gugatan tersebut dilayangkan karena selama satu tahun terakhir ini warga Dusun Kragilan mengalami kesulitan air bersih disebabkan sumur warga kering akibat proyek sumur dalam PDAM di Kertonatan.

Kuasan hukum warga Kragilan, Ahmad Bachrudin mengaku gugatan class action sudah dilayangkan pada 1 Oktober 2020, dengan bukti nomor 97/pdtG/2020/PN Skh. Dalam gugatan primer, warga meminta ganti rugi materiil sebesar Rp 1,4 miliar, dan kerugian immaterial Rp 20 miliar dan kerugian lima pengusaha tempe sebesar Rp 675 juta. Total gugatan Rp 22 miliar. Mereka meminta Pemkab Sukoharjo dan PDAM Tirta Makmur mengembalikan air sumur warga seperti sedia kala. (kwl/bun/ria)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Pemkab Sukoharjo Dan DPRD Godog Program Seragam Gratis, Optimistis Terealisasi 2027

Pemkab Sukoharjo Dan DPRD Godog Program Seragam Gratis, Optimistis Terealisasi 2027

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo menjelaskan, bantuan seragam sekolah gratis bertujuan untuk meringankan beban masyarakat.

Sempat Disita KPK, HP Milik Pejabat Pemkab Sukoharjo Sudah Dikembalikan

Sempat Disita KPK, HP Milik Pejabat Pemkab Sukoharjo Sudah Dikembalikan

Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Abdul Haris Widodo menjelaskan, aktivitas pemerintahan tetap berjalan normal meski sebelumnya sempat diobok-obok KPK, yang berujung penangkapan bupati nonaktif Etik Suryani.

Siapa 9 Nama Terkait OTT KPK Bupati Sukoharjo Etik Suryani? Ini Bocoran Pejabat Daerah yang Ikut Diangkut ke Gedung Merah Putih Jakarta

Siapa 9 Nama Terkait OTT KPK Bupati Sukoharjo Etik Suryani? Ini Bocoran Pejabat Daerah yang Ikut Diangkut ke Gedung Merah Putih Jakarta

KPK membawa 9 orang ke Jakarta terkait OTT Bupati Sukoharjo Etik Suryani atas dugaan pemerasan perangkat daerah. Berikut daftar nama pejabat dan barang buktinya

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer