Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lebih Cepat, Sukoharjo Akan Mulai PSBB 9 Januari

P
Petugas kepolisian menyekat pendatang dari luar kota saat libur panjang Natal-tahun baru lalu.
Petugas kepolisian menyekat pendatang dari luar kota saat libur panjang Natal-tahun baru lalu.
SUKOHARJO - Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sukoharjo memastikan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Jamu akan dimulai lebih cepat. Di sisi lain, kalangan industri hotel dan pariwisata optimistis bahwa semua lapisan, baik pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh masyarakat akan bisa melaluinya.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sukoharjo Yunia Wahdiyati mengatakan, dari rapat koordinasi yang dilakukan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pagi tadi (7/1), ada beberapa hal yang akan dilakukan Pemkab Sukoharjo guna menindaklanjuti instruksi PSBB oleh Pemerintah Pusat. Salah satunya yakni lebih menegaskan kepada masyarakat untuk bisa mematuhi protokol kesehatan.

"PSBB oleh Pusat dilaksanakan pada 11-25 Januari 2020. Namun, kami akan lakukan lebih awal mulai 9 Januari 2020," kata Yunia.

Mulai Sabtu (9/1), seluruh OPD di bidangnya masing-masing akan bergerak menjadi mentor tiap kecamatan. Yakni dalam rangka mentoring kepada mereka yang saat ini terinfeksi dan melakukan isolasi mandiri.

"Mengawasi, apakah mereka betul bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Kalau tidak bisa, mendorong masyarakat yang melakukan isolasi mandiri di rumah untuk isolasi atau dirawat di tempat isolasi terpusat. Kami siapkan 200 bed di RS UNS," papar Yunia.

Selain menjadi mentor, masing-masing OPD juga melakukan penegakan disiplin protokol kesehatan sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyakit Menular. Di mana di dalamnya juga mengatur tentang tentang larangan dan sanksi. Lalu, melakukan motivasi atau advokasi kepada pelaku usaha, yang nantinya akan dibatasi operasionalnya hingga pukul 19.00.

"Dibatasi itu, misalnya kalau untuk pelaku usaha, toko-toko modern, warung-warung makan, dan sebagainya untuk jam operasi. Warung-warung makan tiap hari masih boleh buka sampai pukul 19.00, tapi take away (dibawa pulang)," ujar Yunia.

Sementara itu, di bidang pendidikan, hingga 14 hari ke depan harus melalui daring. Berikutnya, bagi yang bergerak di sektor esensial tetap diminta untuk beroperasional dengan pembatasan.

"Sektor esensial, misalnya rumah sakit. Kan tidak bisa kalau ada pembatasan 25 persen pekerja yang masuk. Kalau di kantor-kantor pelayanan administrasi masih bisa," beber dia.

Terpisah, Ika Florentina mewakili Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sukoharjo mengaku, pelaku usaha, khususnya perhotelan, restoran, dan pariwisata sudah memprediksi hal ini akan terjadi. Sehingga tidak terlalu kaget dengan kebijakan PSBB ini.

Namun, pihaknya tetap optimistis bahwa semua lapisan bisa melalui ini semua. Pelaku usaha memahami apa yang dihadapi pemerintah, sehingga tetap mendukung langkah-langkah kebijakan yang diambil pemerintah.

"Kita harus menyebarkan semangat positif bahwa semua akan indah pada waktunya. Tetap stay save, tetap optimistis kita semua bisa melalui krisis ini. Krisis 2020 sudah bisa kita lalui," katanya. (kwl/ria)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Pemkab Sukoharjo Dan DPRD Godog Program Seragam Gratis, Optimistis Terealisasi 2027

Pemkab Sukoharjo Dan DPRD Godog Program Seragam Gratis, Optimistis Terealisasi 2027

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo menjelaskan, bantuan seragam sekolah gratis bertujuan untuk meringankan beban masyarakat.

Sempat Disita KPK, HP Milik Pejabat Pemkab Sukoharjo Sudah Dikembalikan

Sempat Disita KPK, HP Milik Pejabat Pemkab Sukoharjo Sudah Dikembalikan

Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Abdul Haris Widodo menjelaskan, aktivitas pemerintahan tetap berjalan normal meski sebelumnya sempat diobok-obok KPK, yang berujung penangkapan bupati nonaktif Etik Suryani.

Siapa 9 Nama Terkait OTT KPK Bupati Sukoharjo Etik Suryani? Ini Bocoran Pejabat Daerah yang Ikut Diangkut ke Gedung Merah Putih Jakarta

Siapa 9 Nama Terkait OTT KPK Bupati Sukoharjo Etik Suryani? Ini Bocoran Pejabat Daerah yang Ikut Diangkut ke Gedung Merah Putih Jakarta

KPK membawa 9 orang ke Jakarta terkait OTT Bupati Sukoharjo Etik Suryani atas dugaan pemerasan perangkat daerah. Berikut daftar nama pejabat dan barang buktinya

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer