Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mulai Senin, ASN di Sukoharjo Kerja dari Rumah

P
Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya menggelar rapat koordinasi dengan forkompimda, beberapa waktu lalu (IWAN KAWUL/RADAR SOLO)
Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya menggelar rapat koordinasi dengan forkompimda, beberapa waktu lalu (IWAN KAWUL/RADAR SOLO)
SUKOHARJO – Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sukoharjo bisa bekerja di rumah mulai Senin (23/3). Namun, agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat, maka ada minimal dua level pejabat struktural untuk tetap melaksanakan tugas di kantor.

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya mengatakan, kebijakan tersebut menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yakni Nomor19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. SE Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"ASN yang berada di lingkungan Pemkab Sukoharjo menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya atau work from home tapi dengan ketentuan," kata Wardoyo mengutip SE Nomor 060/1140/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemkab Sukoharjo 2020.

Agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat, harus ada minimal dua level pejabat struktural untuk tetap melaksanakan tugas di kantor. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap diselenggarakan dengan sistem pergantian atau shift.

Lalu, kepala dinas, kepala badan, kantor, camat, lurah agar tidak mengambil shift secara bersamaa dengan sekretaris dinas/badan/kantor/kecamatan/kelurahan. "Pembagian waktu shift diatur secara internal pada masing-masing perangkat daerah," papar Wardoyo.

Untuk RSUD, puskesmas, BPBD, satpol PP, dan perangkat daerah penyelenggara pelayanan langsung kepada masyarakat, tetap menyelenggarakan pelayanan sesuai kondisi atau kebutuhan. Dan, diatur pembagian kerja atau shift secara internal.

"Dalam pelaksanaan tugas kedinasan di rumah, tetap melaksanakan presensi secara manual. Presensi kehadiran dari masing-masing perangkat daerah dikirimkan kepada bupati melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo," ucap bupati.

Kemudian, seluruh penyelenggaraan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta di lingkungan kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa agar ditunda atau dibatalkan. Selain itu, pelaksanaan kegiatan apel pagi, senam, pembinaan/penyuluhan agama dan upacara bagi ASN ditiadakan. (kwl/ria)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Pemkab Sukoharjo Dan DPRD Godog Program Seragam Gratis, Optimistis Terealisasi 2027

Pemkab Sukoharjo Dan DPRD Godog Program Seragam Gratis, Optimistis Terealisasi 2027

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo menjelaskan, bantuan seragam sekolah gratis bertujuan untuk meringankan beban masyarakat.

Sempat Disita KPK, HP Milik Pejabat Pemkab Sukoharjo Sudah Dikembalikan

Sempat Disita KPK, HP Milik Pejabat Pemkab Sukoharjo Sudah Dikembalikan

Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Abdul Haris Widodo menjelaskan, aktivitas pemerintahan tetap berjalan normal meski sebelumnya sempat diobok-obok KPK, yang berujung penangkapan bupati nonaktif Etik Suryani.

Siapa 9 Nama Terkait OTT KPK Bupati Sukoharjo Etik Suryani? Ini Bocoran Pejabat Daerah yang Ikut Diangkut ke Gedung Merah Putih Jakarta

Siapa 9 Nama Terkait OTT KPK Bupati Sukoharjo Etik Suryani? Ini Bocoran Pejabat Daerah yang Ikut Diangkut ke Gedung Merah Putih Jakarta

KPK membawa 9 orang ke Jakarta terkait OTT Bupati Sukoharjo Etik Suryani atas dugaan pemerasan perangkat daerah. Berikut daftar nama pejabat dan barang buktinya

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer