Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penyusunan dokumen RPJMD merupakan kewajiban bupati setelah dilantik dan isinya disesuaikan dengan visi misi bupati. Penyusunan RPJMD diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Dalam pasal 264 ayat 4, peraturan daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama enam bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. “RPJMD tahun 2021-2026 ini untuk memberikan arah pembangunan jangka menengah dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Sukoharjo secara transparan dan akuntabel,” terang bupati.
Isi RPJMD merupakan penjabaran visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud.
Sekaligus menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu 2021-2026. Serta mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergi, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan.
Selanjutnya, mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemkab Sukoharjo dengan kabupaten/kota lainnya. Serta mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi menuturkan, rancangan awal RPJMD yang disampaikan bupati akan dibahas oleh komisi-komisi di DPRD. (kwl/wa/ria)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



