Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Sukoharjo Kebut Validasi Data RTLH

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
GOTONG ROYONG: Rehab RTLH dalam Program TMMD di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol. (IWAN KAWUL/RADAR SOLO)
GOTONG ROYONG: Rehab RTLH dalam Program TMMD di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol. (IWAN KAWUL/RADAR SOLO)
SUKOHARJO – Pemkab mempercepat validasi data rumah tidak layak huni (RTLH) agar dapat segera direvitalisasi. Berdasarkan basis data terpadu (BDT) 2015, jumlah RTLH sebanyak 17.982 unit.

Selama ini, penanganan RTLH hingga 2020 telah menyasar 7.026 unit, sehingga menyisakan 10.866 unit. "Saat ini sedang dilakukan validasi terhadap angka itu, apakah memang 10.866 real," terang Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sukoharjo Ibnu Tjahyana, Senin (21/6).

Validasi melibatkan camat perangkat desa, kelurahan, maupun RT/RW. Diharapkan muncul kondisi riil sebagai acuan yang baru. "Targetnya, Juni sampai Juli ini bisa selesai validasinya," kata Ibnu.

Selain melakukan validasi, tahun ini, sudah dianggarkan di APBD untuk rehap 200 unit RTLH dengan nilai bantuan masing-masing Rp 15 juta.

Ada pula dari dana alokasi khusus (DAK) untuk 138 unit RTLH masing-masing Rp 20 juta. Ditambah bantuan APBN melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dengan sasaran 1.500 unit RTLH masing-masing Rp 20 juta.

“Seandainya bisa merehab 2.000 unit, sisanya tinggal 8.000 unit. Harapan kami, hasil validasi ini menurun. Tapi kita belum tahu pastinya, (pendataan) belum selesai," tutur Ibnu.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani menerangkan, program pengentasan RTLH merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Mereka diharapkan memiliki dan menempati rumah nyaman dan layak huni.

“Pemkab tidak hanya mengandalkan APBD Sukoharjo, melainkan juga bantuan dari APBD Provinsi Jawa Tengah maupun dana alokasi khusus. Termasuk menggandeng pihak swasta. Kami tidak mungkin menyelesaikan sendiri dengan APBD. Karena anggaran terbatas dan kebutuhannya cukup tinggi," urai Etik.

Di lain sisi, program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II Tahun 2021 kembali bergulir di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol. Menyentuk program fisik dan nonfisik.

Dandim 0726/Sukoharjo Letkol Inf Agus Adhy Darmawan menyebut, pihaknya siap berpartisipasi dalam rehab RTLH. "Sasaran program fisik masing-masing pembangunan talut jalan Tugu Lilin-Dukuh Curidan sepanjang 248 meter. Kemudian, betonisasi jalan Tugu Lilin-Dusun Curidan dengan panjang 1.046 meter dan lebar tiga meter. Lalu rehab Musala Istiqomah di Dusun Sudimoro RT 03/10, rehab RTLH tiga unit, dan perawatan lapangan Dusun Sudimoro," bebernya. (kwl/wa/dam)

 

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Pemkab Sukoharjo Dan DPRD Godog Program Seragam Gratis, Optimistis Terealisasi 2027

Pemkab Sukoharjo Dan DPRD Godog Program Seragam Gratis, Optimistis Terealisasi 2027

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo menjelaskan, bantuan seragam sekolah gratis bertujuan untuk meringankan beban masyarakat.

Sempat Disita KPK, HP Milik Pejabat Pemkab Sukoharjo Sudah Dikembalikan

Sempat Disita KPK, HP Milik Pejabat Pemkab Sukoharjo Sudah Dikembalikan

Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Abdul Haris Widodo menjelaskan, aktivitas pemerintahan tetap berjalan normal meski sebelumnya sempat diobok-obok KPK, yang berujung penangkapan bupati nonaktif Etik Suryani.

Siapa 9 Nama Terkait OTT KPK Bupati Sukoharjo Etik Suryani? Ini Bocoran Pejabat Daerah yang Ikut Diangkut ke Gedung Merah Putih Jakarta

Siapa 9 Nama Terkait OTT KPK Bupati Sukoharjo Etik Suryani? Ini Bocoran Pejabat Daerah yang Ikut Diangkut ke Gedung Merah Putih Jakarta

KPK membawa 9 orang ke Jakarta terkait OTT Bupati Sukoharjo Etik Suryani atas dugaan pemerasan perangkat daerah. Berikut daftar nama pejabat dan barang buktinya

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer