Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Inbup Nomor 2 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Inbup Nomor 1. “Pertama mengubah diktum ke-I huruf d, huruf g dan huruf I dalam Instruksi Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 dan menambah huruf q, huruf r, huruf s, dan huruf t," terang Bupati Etik Suryani, Rabu (7/7).
Diktum ke-I huruf d berubah menjadi pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (restoran, warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik di lokasi tersendiri maupun pusat perbelanjaan/mal hanya menerima delivery order/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in). Jam operasional dibatasi maksimal pukul 20.00.
Pada huruf g tentang kegiatan keagamaan, diatur pelaksanaan kegiatan keagamaan dilaksanakan secara daring. Tempat ibadah (masjid, musala, gereja, pura, wihara, klenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara. Pelaksanaan Idul Adha dan kurban memedomani ketentuan Kementerian Agama.
Sedangkan huruf I berubah menjadi hajatan dan/atau pernikahan hanya dilakukan untuk prosesi ijab kabul atau prosesi pernikahan selain agama Islam dengan jumlah tamu maksimal sepuluh orang, membawa bukti negatif rapid test antigen paling lama 1x 24 jam, menerapkan protokol kesehatan lebih ketat, serta tidak menyediakan makan di tempat. Penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup (boks) dan untuk di bawa pulang.
Sedangkan huruf q,r,s,t yang ditambahkan mengatur tentang pelaksanaan work from office (WFO) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, pengaturan waktu kerja secara bergantian, sedangkan untuk yang work from home (WFH) tidak melakukan mobilisasi ke tempat lain.
Berikutnya menutup kunjungan kerja dari daerah Iain. Perhotelan, losmen, homestay dan sejenisnya dapat menerima tamu dengan kewajiban melampirkan hasil uji negatif rapid test antigen/PCR paling lama 1x24 jam setiap individu.
Kemudian melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada posko check point di Sukoharjo, serta melakukan rekayasa lalu lintas di ruas-ruas jalan tertentu.
Perubahan regulasi lainnya yakni pada diktum kelima huruf b Inbup Nomor 1 Tahun 2021, yakni setiap orang yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular dapat dikenakan sanksi berdasarkan KUHP pasal 212-218; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, serta regulasi lainnya. (kwl/wa)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




