Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

“Kami belum ada programnya karena dari Kemenkes belum menyiapkan regulasinya. Program ini akan sangat membantu kami menangani masalah kesehatan," terang Kepala Dinkes Sukoharjo Yunia Wahdiyati, Kamis (16/9).
Ketika program itu sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat, tentunya pemerindah siap mendukung. Layaknya program internship dokter, bidan desa, dan sebagainya.
Sekretaris DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sukoharjo Agus Setyawan mengatakan, program satu desa satu perawat telah disampaikan ke Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan mendapat respons positif. Dibutuhkan persiapan matang untuk pelaksanaannya.
Ditambahkan Agus, butuh sinergitgas lintas sektoral, baik pusat maupun daerah agar program tersebut terlaksana optimal. Bahkan dapat dituangkan dalam produk hukum seperti peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) atau peraturan menteri kesehatan (Permenkes).
Salah satu produk yang telah diterbitkan yakni nota kesepahaman antara Kemendagri dengan PPNI Nomor: 101/DPP.PPNI/MOU/K/VIII/2021 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Antara Kementerian Dalam Negeri dengan PPNI pada Program Satu Desa Satu Perawat.
"Dorongan utamanya ke DPP PPNI untuk menjembatani kebijakan antara Kemenkes, Kemendagri, dan Kemendes, sehingga terbit peraturan pemerintah tentang program satu desa satu perawat," ungkapnya. (kwl/wa/dam)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

