Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hari Ini Bupati Sukoharjo Usulkan UMK 2022 ke Gubernur Jateng

Niko Auglandy
Penulis: Niko Auglandy❯
Bupati Sukoharjo Etik Suryani memasangkan masker kepada pedagang Pasar Grogol di sela vaksinasi, Rabu (9/6).
Bupati Sukoharjo Etik Suryani memasangkan masker kepada pedagang Pasar Grogol di sela vaksinasi, Rabu (9/6).
RADARSOLO.ID - Bupati Sukoharjo Etik Suryani diagendakan bakal mengirim usulan ke gubernur Jawa Tengah, terkait upah minimum kabupaten/kota di Kabupaten Sukoharjo, hari ini. Besaran usulan UMK menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sukoharjo sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Kepala Bidang Perhubungan Industrial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dispernaker) Sukoharjo Suharno mengatakan, Dewan Pengupahan Sukoharjo melakukan pembahasan usulan nominal UMK 2022 di kantor Dispernaker Sukoharjo. Rapat dihadiri pengurus Apindo, perwakilan serikat pekerja, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dispernaker Sukoharjo, Kamis (18/11).

"Hasil rapatnya terkait usulan UMK Kabupaten Sukoharjo 2022 sudah di meja bupati. Besok (hari ini) harus dikirim ke Semarang," ungkap Suharno, kemarin (21/11).

Meski begitu, Suharno masih enggan beberkan hasil rapat Dewan Pengupahan yang bakal diusulkan bupati ke gubernur Jateng. Pasalnya, surat usulan UMK Kabupaten Sukoharjo 2022 belum ditandatangani bupati Sukoharjo. "Besok saja, menunggu tanda tangan bupati dulu," ujarnya.

Terpisah, Ketua Apindo Kabupaten Sukoharjo M. Yunus Ariyanto mengatakan, hasil rapat yang lalu angka yang diusulkan Dewan Pengupahan Sukoharjo untuk dibuatkan rekomendasi bupati ke gubernur sudah sesuai dengan formula terbaru. Yakni, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. "Berdasar PP 36/2021 yaitu Rp 1.998.154. Formula tersebut menurut saya sudah mencerminkan bahwa UMK adalah jaring pengaman terbawah upah yang harus dibayar, yaitu pekerja lajang dan masa kerja di bawah 1 tahun," ucap Ari.

Menurut Ari, seluruh elemen juga harus melihat kemampuan pengusaha kecil dan UMKM saat ini. Yang mana masih banyak yang membayar upah di bawah UMK. Sehingga kalau kenaikan UMK terlalu tinggi, sektor UMKM bisa semakin tidak mampu memenuhi pembayaran upah pekerjanya. "Apalagi kondisi saat ini masih pandemi. Semuanya berat, terutama sektor padat karya, dimana mayoritas usaha di Sukoharjo ada disitu," ujarnya.

Sementara itu, perwakilan serikat pekerja di Dewan Pengupahan Kabupaten Sukoharjo Sigit Hastono mengaku salah satu anggota Dewan Pengupahan tidak dapat melakukan usulan-usulan upah seperti tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan PP 36/2021 sudah tidak memberikan ruang dialog.

"Semua telah diatur, UMK juga telah diatur dalam formula baku. Dewan Pengupahan tidak boleh mengusulkan atau menyepakati angka diluar ketetapan formulasi PP 36/2021. Ini bukti nyata bahwa dewan pengupahan telah di kebiri," katanya. (kwl/nik)

Advertisement
Advertisement
Editor : Niko Auglandy

Artikel Terkait

Buruh Tuntut UMK Karanganyar 2027 Naik Jadi Rp 3,5 Juta

Buruh Tuntut UMK Karanganyar 2027 Naik Jadi Rp 3,5 Juta

Dengan estimasi KHL saat ini di kisaran Rp 3,5 juta, buruh di Karanganyar mendesak UMK 2027 bisa sama dengan nominal tersebut.

Prediksi UMK Jateng 2027 Naik 9,5 Persen, Semarang Bisa Tembus Rp 4 Juta

Prediksi UMK Jateng 2027 Naik 9,5 Persen, Semarang Bisa Tembus Rp 4 Juta

Simulasi kenaikan UMK Jawa Tengah 2027 sebesar 9,5 persen berpotensi membuat upah minimum Kota Semarang menembus Rp4 juta. Namun, besaran resmi masih menunggu penetapan pemerintah.

Bukan Rp16 Juta, Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Mulai Ditransfer Oktober 2026 Ternyata Segini Besarannya

Bukan Rp16 Juta, Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Mulai Ditransfer Oktober 2026 Ternyata Segini Besarannya

Sebelumnya, narasi liar mengenai kisaran gaji manajer Kopdes Merah Putih hingga Rp16 juta per bulan sempat ramai beredar di media sosial

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer