Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati Sukoharjo Ingatkan Seluruh OPD Lebih Giat

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
JADI ACUAN: Bupati Sukoharjo Etik Suryani serahkan DPA 2022 kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Bagas Windaryatno di auditorium Gedung Menara Wijaya, Kamis (30/12). (IWAN KAWUL/RADAR SOLO)
JADI ACUAN: Bupati Sukoharjo Etik Suryani serahkan DPA 2022 kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Bagas Windaryatno di auditorium Gedung Menara Wijaya, Kamis (30/12). (IWAN KAWUL/RADAR SOLO)
SUKOHARJO – Pemkab Sukoharjo menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) untuk semua organisasi perangkat daerah (OPD) 2022. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mengevaluasi kinerja tahun ini agar dapat makin optimal pada 2022.

DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

"Saya harap penyerahan DPA ini jangan hanya dimaknai seremonial. Tapi sebagai langkah awal pelaksanaan dan pedoman bagi masing-masing OPD untuk melaksanakan kegiatan di tahun 2022,” ujar Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Kamis (30/12).

Etik meminta seluruh OPD segera melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan yang dibuat sebelumnya, sehingga program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik, lancar, dan tepat waktu.

Bupati mengingatkan agar OPD tidak sampai menumpuk pekerjaan di akhir tahun anggaran yang dapat menimbulkan permasalahan. Etik juga minta agar SKPD tidak menunda pekerjaan.

“Kepala OPD diharuskan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahunini. Seperti soal tidak memperolehnya dana insentif daerah (DID) dan pekerjaan yang tidak selesai agar menjadi bahan introspeksi dan pelajaran bagi semua perangkat daerah, sehingga masalah tersebut tidak terjadi di tahun 2022," tegasnya.

Lebih lanjut ditekankan Etik, ada sejumlah kegiatan prioritas pada 2022. Diantaranya pembangunan gedung olahraga, lanjutan pembangunan jalan lingkar timur, pembangunan gedung depo arsip, pembangunan Pasar Cuplik, lanjutan pembangunan gedung pertemuan, kegiatan DAK fisik dan nonfisik, dana terikat lainnya, santunan uang duka, serta pemberian hibah pada masyarakat.

“Yang terpenting, agar dalam melaksanakan kegiatan selalu memegang teguh prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik, taat pada peraturan perundang-undangan, proporsional, optimal, efektif, efisien, serta transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” urai Etik. (kwl/wa/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

KPK Geledah Ruangan Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Sejumlah Pejabat Eselon III Ikut Diperiksa

KPK Geledah Ruangan Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Sejumlah Pejabat Eselon III Ikut Diperiksa

Rumah Dinas Bupati Sukohajo Etik Suryani digeledah tim penyidik KPK, Selasa (14/7), termasuk sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD).

Guyon Waton Tetap Manggung Di Hari Lahir Sukoharjo, Selasa-Rabu Alun-Alun Steril PKL

Guyon Waton Tetap Manggung Di Hari Lahir Sukoharjo, Selasa-Rabu Alun-Alun Steril PKL

Kepala Diskopumdag Sukoharjo Sumarno menjelaskan, sterilisasi kawasan alun-alun dilakukan karena lokasi tersebut akan digunakan untuk gladi bersih dan upacara Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo.

KPK Buka Fakta Baru Kasus Bupati Sukoharjo, Skema Setoran OPD Diduga Sudah Berjalan Tahunan Hingga Terkumpul Rp500 Juta

KPK Buka Fakta Baru Kasus Bupati Sukoharjo, Skema Setoran OPD Diduga Sudah Berjalan Tahunan Hingga Terkumpul Rp500 Juta

KPK mengungkap skema setoran OPD dalam kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Dana diduga dikumpulkan melalui sejumlah OPD dan disebut terkumpul mencapai Rp500 juta untuk kebutuhan tertentu.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer