Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setyawan mengatakan, langkah penyelidik terkait perkara pembalakan liar di antaranya sudah menerima limpahan pengaduan dari Polsek Bulu. Kemudian, sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan empat orang saksi.
”Di antaranya mandor perhutani dan warga,” kata Wahyu Nugroho, Rabu (12/1).
Pihaknya sudah mengirimkan undangan kepada lima saksi untuk diklarifikasi. Di antaranya mantan lurah yang melaporkan ke Perhutani. Wahyu menegaskan, pihaknya serius menangani kasus pembalakan liar ini.
Terpisah Administratur KPH Surakarta Susilo Winardi Wakil menjelaskan, memasuki awal tahun, belum ada lagi perkembangan penyelidikan. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian.
”Yang kami tahu, berdasarkan surat pemanggilan mantri/KRPH kami bahwa untuk kasus tersebut sudah diambilalih oleh polres. Pak mantri kami sudah dimintai klarifikasi terkait aduannya dan kronologisnya. Sementara baru sebatas itu yang kami ketahui. Di awal 2022 ini belum ada lagi perkembangan,” jelas Susilo.
Sementara itu, LSM LAPAAN RI Jawa Tengah mempertanyakan perkembangan penyelidikan dugaan pencurian kayu sonokeling di Desa Bulu, Kecamatan Bulu tersebut. Ketua Umum LSM LAPAAN RI Jawa Tengah BRM Kusuma Putra membeberkan, Perhutani telah melaporkan secara resmi ke Polres Sukoharjo bahwa ada pencurian kayu atau illegal logging di Gempeng, Desa Bulu, Kecamatan Bulu.
Tetapi sudah hampir lima bulan kasus ini bergulir, pelapor sama sekali belum mendapatkan memperoleh Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) baik dari Polsek maupun Polres.
”SP2HP merupakan hak bagi pelapor. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan/penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala,” kata Kusuma, Rabu (12/1).
Menurut Kusuma, SP2HP hukumnya wajib diberikan dan dibertahukan kepada pelapor hasil penyidikannya. Karena merupakan amanat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
”Kami memiliki data valid, siapa yang menebang, siapa yang membeli, kemudian ada bukti angka rupiah difoto kuitansi jual beli kayu Sonokeling itu. Ini kan sudah terang benderang,” tegasnya. (kwl/adi/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




