Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati Sukoharjo Ajak Perangkat Daerah Perbaiki Kinerja Agar Lebih Adaptif

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
SINERGI: Bupati Sukoharjo Etik Suryani memimpin Musrenbang RKPD 2023, kemarin (30/3). (IWAN KAWUL/RADAR SOLO)
SINERGI: Bupati Sukoharjo Etik Suryani memimpin Musrenbang RKPD 2023, kemarin (30/3). (IWAN KAWUL/RADAR SOLO)
SUKOHARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2023. Berlangsung di Lantai X Gedung Menara Wijaya, kemarin (30/3).

Dalam kesempatan ini, Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengajak organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan perbaikan tata kelola kinerja, agar lebih adaptif terhadap segala dinamika yang berkembang.

Etik menjelaskan, Musrenbang RKPD 2023 pada hakikatnya merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Sebagai sarana koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah. Terutama mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Sehingga kebijakan pembangunan tahunan daerah yang akan direncanakan, benar-benar berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kami harus membangun kesadaran kembali, bahwa kualitas perencanaan akan menentukan kualitas pembangunan daerah. Dan kesalahan dalam perencanaan, sama artinya dengan merencanakan kegagalan,” tegas Etik.

Etik menyebut, tahun depan merupakan tahun ketiga dalam rangka pencapaian visi Pemkab Sukoharjo. Yakni mewujudkan masyarakat Sukoharjo yang lebih makmur. Mendukung hal itu, secara makro Kota Makmur memiliki modal pembangunan yang berharga.

“Ya berupa capaian kinerja pembangunan yang menggembirakan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa capaian indikator makro pembangunan yang ada,” ungkapnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021, menunjukan angka pertumbuhan daerah sebesar 3,82 persen. Sedangkan indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Sukoharjo mencapai 77,13 persen.

“Ini lebih tinggi dari angka provinsi dan nasional. Bahkan terbaik nomor satu se Jawa Tengah untuk tingkat kabupaten,” imbuh Etik.

Kemudian, tingkat pengangguran terbuka mencapai 3,32 persen. Terbaik ketiga se Jateng. Lalu angka kemiskinan meskipun ada kenaikan 0,5 persen dari 7,68 persen di 2020 menjadi 8,23 persen di 2021, namun masih lebih rendah dari angka se eks Karesidenan Surakarta, Jateng, bahkan nasional.

“Tapi ya tidak boleh terlena dengan capaian tersebut. Karena tantangan ke depan makin berat dan kompleks. Membutuhkan kerja keras dan kerja cerdas dari semuanya,” pintanya.

Melalui forum tersebut, Etik meminta seluruh jajaran OPD agar fokus terhadap tujuan pembangunan daerah yang ingin diwujudkan. Kemudian melakukan perbaikan tata kelola kinerja, agar lebih adaptif terhadap segala dinamika yang ada. Melalui serangkaian inovasi-inovasi, baik terkait pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, maupun peningkatan daya saing daerah.

“Saya juga mengajak semua pemangku kepentingan di daerah untuk berkerja sama dan sama-sama bekerja. Harus meyakini, bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh sinergi, kerja keras, dan saling percaya. Saya yakin dengan dilandasi niat bekerja bersama dan bahagia bersama, akan terwujud Sukoharjo yang lebih makmur,” tandasnya. (kwl/fer/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

KPK Geledah Ruangan Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Sejumlah Pejabat Eselon III Ikut Diperiksa

KPK Geledah Ruangan Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Sejumlah Pejabat Eselon III Ikut Diperiksa

Rumah Dinas Bupati Sukohajo Etik Suryani digeledah tim penyidik KPK, Selasa (14/7), termasuk sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD).

Guyon Waton Tetap Manggung Di Hari Lahir Sukoharjo, Selasa-Rabu Alun-Alun Steril PKL

Guyon Waton Tetap Manggung Di Hari Lahir Sukoharjo, Selasa-Rabu Alun-Alun Steril PKL

Kepala Diskopumdag Sukoharjo Sumarno menjelaskan, sterilisasi kawasan alun-alun dilakukan karena lokasi tersebut akan digunakan untuk gladi bersih dan upacara Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo.

KPK Buka Fakta Baru Kasus Bupati Sukoharjo, Skema Setoran OPD Diduga Sudah Berjalan Tahunan Hingga Terkumpul Rp500 Juta

KPK Buka Fakta Baru Kasus Bupati Sukoharjo, Skema Setoran OPD Diduga Sudah Berjalan Tahunan Hingga Terkumpul Rp500 Juta

KPK mengungkap skema setoran OPD dalam kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Dana diduga dikumpulkan melalui sejumlah OPD dan disebut terkumpul mencapai Rp500 juta untuk kebutuhan tertentu.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer