Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

"Kami meminta kepada bupati Sukoharjo untuk mencabut aturan itu. Karena tidak adil. Sejak awal dibangun, underpass ini digunakan untuk semua jenis kendaraan," ujarnya, Rabu (13/4).
Dampak dari kebijakan tersebut, kendaraan berat dan tinggi mencari jalan lain dan menyebabkan kemacetan di lokasi berbeda. "Contohnya di Colomadu. Di sana kini macet. Kendaraan berat lewat sana semua," kata dia.
Pemkab seharusnya bukan melarang kendaraan berat melintasi underpass, tapi lebih kepada peningkatan kualitas aspal.
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sukoharjo Toni Sri Buntoro mengatakan, larangan kendaraan dengan JBB lebih dari 8.500 kg melintasi underpass bukan semata-mata keputusam pemkab. Tapi juga keputusan forum lalu lintas, yang terdiri dari dishub, Satlantas dan DPUPR Sukoharjo.
"Dasar hukumnya Undang-Undang Nomo 22 Tahun 2009 pasal 19 ayat 2. Jalan underpass itu kelas III, tidak boleh dilalui JBB lebih dari 8,5 ton," tegas Toni. (kwl/wa/dam)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


