Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sekretaris DPC Peradi Sukoharjo Kusuma Retnowati mengatakan, penerapan PPKM oleh pemerintah beberapa waktu lalu berdampak pada meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
”Pemicu kekerasan ini bisa jadi karena masalah ekonomi. Karena tidak ada pekerjaan, kena PHK, hingga memicu konflik rumah tangga,” kata Kusuma ditemui Sabtu (16/4) lalu.
Melalui bidang perempuan dan anak, lanjut dia, DPC Peradi Sukoharjo membuka pelayanan konsultasi serta pendampingan hukum gratis bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
”Dalam hal ini, kami juga sudah bekerjasama untuk memberi perlindungan perempuan dan anak dengan beberapa lembaga diantaranya. Yayasan SPEK-HAM, NU, kepolisian dan kejaksaan,” imbuhnya.
Bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi dan membutuhkan pendampingan hukum secara gratis bisa menelpon ke nomor Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Sukoharjo.
Terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sudah dalam proses hukum, Ketua DPC Peradi Sukoharjo Song Sip mengatakan, pihaknya akan memantau untuk mengetahui sejauh mana penanganan kasusnya. Di sisi lain, sebagai upaya memberi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan, pihaknya membuka layanan pendampingan hukum gratis bagi warga yang tidak mampu.
”Saat ini kami sudah bekerjasama dengan beberapa jaringan dan lembaga perlindungan perempuan dan anak. Termasuk juga sudah melakukan audensi dengan DPRD Sukoharjo,” terangnya. (kwl/adi/dam)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

