Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Itu diungkapkan Bupati Sukoharjo Etik Suryani di sela peresmian rumah RJ di Desa Toriyo dan Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kamis (28/4).
Menurut bupati, RJ merupakan upaya penyelesaian perkara di luar jalur hukum atau peradilan. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
"Konsep penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative ini terutama ditujukan untuk memulihkan kedamaian dan harmoni dalam masyarakat. Pada hakikatnya keadilan restorative selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, dan juga cerminan dari sila keempat, yaitu nilai keadilan diperoleh melalui musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaian masalah," beber Bupati.
Etik memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo atas pendirian rumah RJ. Dia berharap, fasilitas tersebut dapat menghadirkan jaksa yang lebih dekat di tengah-tengah masyarakat, bertemu, dan menyerap aspirasi secara langsung dari tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, guna menyelaraskan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
Kepala Kejari Sukoharjo Hadi Sulanto mengatakan, pembentukan rumah RJ merupakan kebijakan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan pilot project-nya di Jateng, yakni Kota Solo, Rembang, Magelang, serta Sukoharjo.
Di Kota Makmur, rumah RJ tersebar di Desa Toriyo dan Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari. "Rumah RJ merupakan tempat untuk pengembalian suatu permasalahan pidana pada masyarakat dengan perdamaian. Intinya, menyelesaikan masalah pidana yang sesuai kriteria secara musyawarah mufakat. Jadi, masalah yang terjadi tidak perlu sampai ke pengadilan apabila korban setuju," ungkapnya.
Yang bisa diselesaikan di rumah RJ antara lain tindak pidana pencurian, penganiayaan, kecelakaan lalu lintas. Adapun syarat kasus yang ditangani yakni ancaman hukuman di bawah lima tahun, baru sekali melakukan pidana, dan korban menyetujui. (kwl/wa/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




