Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Supardi, 46, salah seorang wali korban melaporkan AG ke Mapolres Sukoharjo November 2021. Meski sudah dilaporkan ke polisi, AG belum ditahan. Baru dikenakan wajib lapor. "Kerugian saya Rp 103 juta untuk memasukan anak saya yang lulus SMA (sebagai CPNS)," ujar warga Jatipuro, Karanganyar itu, Kamis (19/5).
Supardi mengenal AG saat diminta melatih anaknya untuk persiapan tes masuk TNI. Saat latihan, AG menawari untuk masuk CPNS lewat jalur politik dengan membayarkan senilai Rp 200 juta. Dalihnya, anak Supardi memiliki masalah kesehatan sehingga sulit masuk TNI.
"Awal 2019, katanya butuh CPNS 2.000-an orang. Saya berikan uang secara bertahap sebanyak tiga kali. Yang pertama Rp 3 juta untuk uang biaya transportasi ketemu orang pusat. Kedua Rp 15 juta, dan ketiga Rp 85 juta, yang janjinya untuk kampanye Pilpres 2019," beber Supari.
Uang yang sudah dibayarkan Supardi akan dikembalikan oleh AG jika sang anak gagal diterima ASN. Namun, hingga Pemilu 2019 selesai, janji AG tak kunjung terealisasi. Setiap ditanya, selalu berkelit. Hingga akhirnya para korban mengetahui bahwa AG turut melaporkan JS ke Polres Sukoharjo.
Bukan hanya Supardi, Agustinus Agung, 20, warga Klaten juga dijanjikan AG bisa menjadi ASN tanpa perlu mengikuti tes. “Syaratnya membayar sejumlah uang lewat jalur politik," jelasnya.
Maria Cristianingrum, kakak Agung juga tergiur menjadi ASN jalur cepat dan dijanjikan masuk Kementerian PUPR. "Saya dengan kakak sudah setor Rp 470 juta dengan bukti transfer Rp 220 juta. Sisanya kami menyerahkan secara cash," ungkap Agung.
Korban lainnya, Fajar Setyawan, 29, mengaku sudah memberikan uang sebesar Rp 133 juta kepada AG untuk memasukkan istrinya ke Kementrian Agama. "Saya membayarkan pertama Rp 3 juta. Kemudian Rp 50 juta sebagai DP (down paymen), lalu ditambahi untuk pemulus jalur politik hingga Rp 133 juta," ucapnya.
Dikonfirmasi terkait kasus tersebut, Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setyawan mengatakan, status JS sudah berkekuatan hukum tetap dan mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Klas IA Surakarta.
JS awalnya dilaporkan oleh AG karena janji JS menjadikan anak AG masuk PNS tak terwujud, padahal AG sudah menyetorkan sejumlah uang. Kini, AG gantian dilaporkan mereka yang merasa ditipu. “AG ini perantara JS,” kata kapolres.
Dalam kasus JS, tambah Wahyu, AG dikenakan pasal turut serta, sehingga hanya dikenakan wajib lapor. AG dinilai kooperatif, jadi tidak dilakukan penahanan. (kwl/wa/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




