Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Itu karena MPP hadir untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam berusaha.
Hal tersebut diungkapkan bupati di sela soft launching MPP, Kamis (2/6). MPP merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
Pembentukan MPP merupakan upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, dan nyaman dengan mengintegrasikan pelayanan publik.
“Pembangunan dan penyelenggaraan MPP merupakan upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sukoharjo. Terutama pada misi yang pertama, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui percepatan reformasi birokrasi," kata Etik.
Menurut Etik, penyelenggaraan MPP bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat mendapatkan pelayanan publik.
“Saya optimis, MPP akan membawa dampak positif, yaitu iklim investasi yang semakin meningkat dan pada akhirnya nanti pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat Sukoharjo semakin meningkat. Mewujudkan Kabupaten Sukoharjo lebih makmur," tuturnya.
Mulai Kamis (2/6), Pemkab Sukoharjo melakukan uji coba penyelenggaraan pelayanan publik secara terintegrasi di MPP. Sekaligus dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui kekurangannya.
"Sehingga dapat segera dilakukan langkah-langkah perbaikan. Jadi saat dilakukan grand opening MPP, semuanya berjalan baik dan lancar," ungkapnya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPPMPTSP) Kabupaten Sukoharjo Roni Wicaksono menyebut, ada 32 instansi yang bergabung di MPP.
Instansi internal pemkab antara lain DPMPTSP, dispendukcapil, Badan Keuangan Daerah untuk layanan PBB, DPUPR, dan dinas perhubungan.
Instansi luar pemkab, ada polres, kejari, samsat, Bank Jateng, BRI, kantor pajak, BPOM Solo, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, BPN, Jasa Raharja, PT Pos Indonesia, Pegadaian, dan lainnya.
"Hadirnya MPP diharapkan memudahkan masyarakat mengakses layanan secara terpusat,” tutur Roni.
Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setyawan menegaskan, pihaknya siap memberikan pelayanan maksimal di MPP. Antara lain permohonan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), dan sentra pelayanan kepolisian terpadu. (kwl/wa/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




