Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati Etik: Banyak Orang Mampu “Mandi” Subsidi

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
Ilustrasi Distribusi elpiji 3 kg bersubsidi alias gas melon menggunakan armada truk di Kota Solo, belum lama ini.  (ARIEF BUDIMAN/RADAR SOLO)
Ilustrasi Distribusi elpiji 3 kg bersubsidi alias gas melon menggunakan armada truk di Kota Solo, belum lama ini. (ARIEF BUDIMAN/RADAR SOLO)
SUKOHARJO – Subsidi energi antara lain listrik, bahan bakar minyak (BBM), maupun elpiji, disebut Bupati Sukoharjo Etik Suryani lebih banyak dinikmati mereka yang mampu secara ekonomi.

Itu ditegaskan Bupati dalam temu kerja pelaku distribusi elpiji bersubsidi, Senin (4/7). Dipaparkan Etik, subsidi energi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

Pada pasal pasal 3 dijelaskan, dalam rangka mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan energi nasional, tujuan dari pengelolaan energi adalah untuk tercapainya peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu dan atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

"Namun, hasil laporan dari tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K) menunjukkan bahwa subsidi (beras warga miskin, listrik dan elpiji) lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat mampu," tegasnya.

Implikasi dari ketidaktepatan sasaran subsidi adalah tingkat subsidi riil yang diterima rumah tangga miskin dan rentan lebih rendah dibandingkan alokasi sebenarnya.

Sebab itu, berkaca pada penyaluran bantuan maupun subsidi, tantangan, serta arah kebijakan ke depan, imbuh Etik, diperlukan transformasi kebijakan yang dapat mendorong subsidi lebih tepat sasaran dan efektif.

“Atas hal tersebut, melalui kegiatan temu kerja ini, saya berharap seluruh pihak terkait untuk duduk bersama, bermusyawarah dan berembuk mencari solusi, menyikapi berbagai isu dan kebijakan dari pemerintah, khususnya dalam pendistribusian elpiji bersubsidi demi terwujudnya kondusivitas dan ketersediaan elpiji bagi masyarakat di Kabupaten Sukoharjo," pintanya.

Tidak kalah pentingnya untuk tertib administrasi, yaitu disiplin dalam mencatat penerimaan lewat pengisian log book. Dari catatan itulah dapat diketahui berapa tabung elpiji yang diterima dan kepada siapa saja disalurkan.

Berikutnya tertib harga sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) elpiji 3 kilogram yaitu sebesar Rp 15.500  per tabung. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan dengan mudah elpiji bersubsidi dan sesuai harga eceran tertinggi (HET).

“Hingga pertengahan tahun ini dari sisi pemenuhan kebutuhan masyarakat telah terpenuhi dengan baik," pungkas Etik. (kwl/wa/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

KPK Geledah Ruangan Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Sejumlah Pejabat Eselon III Ikut Diperiksa

KPK Geledah Ruangan Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Sejumlah Pejabat Eselon III Ikut Diperiksa

Rumah Dinas Bupati Sukohajo Etik Suryani digeledah tim penyidik KPK, Selasa (14/7), termasuk sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD).

Guyon Waton Tetap Manggung Di Hari Lahir Sukoharjo, Selasa-Rabu Alun-Alun Steril PKL

Guyon Waton Tetap Manggung Di Hari Lahir Sukoharjo, Selasa-Rabu Alun-Alun Steril PKL

Kepala Diskopumdag Sukoharjo Sumarno menjelaskan, sterilisasi kawasan alun-alun dilakukan karena lokasi tersebut akan digunakan untuk gladi bersih dan upacara Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo.

KPK Buka Fakta Baru Kasus Bupati Sukoharjo, Skema Setoran OPD Diduga Sudah Berjalan Tahunan Hingga Terkumpul Rp500 Juta

KPK Buka Fakta Baru Kasus Bupati Sukoharjo, Skema Setoran OPD Diduga Sudah Berjalan Tahunan Hingga Terkumpul Rp500 Juta

KPK mengungkap skema setoran OPD dalam kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Dana diduga dikumpulkan melalui sejumlah OPD dan disebut terkumpul mencapai Rp500 juta untuk kebutuhan tertentu.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer