Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati Sukoharjo Etik Suryani menegaskan, jumlah keluarga berisiko stunting harus ditekan seminimal mungkin. Bersama tim penggerak (TP) PKK, pemkab memberdayakan 500 kader dan 2.000 pengasuh yang akan menjadi detektor pertama kasus gizi kurang dan gizi buruk balita di keluarga.
"Strategi pemberdayaan dilakukan dengan melakukan pengukuran lingkar lengan atas (LiLA) menggunakan pita LiLA,” jelas Etik pada peluncuran program LiLA di Menara Wijaya, Selasa (12/7).
Strategi tersebut diterapkan di 12 puskesmas dan sangat mudah diaplikasikan, yakni dengan mengacu ukuran lengan balita sesuai indikator merah, kuning, dan hijau pada pita LiLA.
Ketika lingkar lengan berada pada indikator merah, menandakan kondisi gizi anak buruk dan harus segera mendapatkan perawatan.
Bupati berharap, pengurus PKK terus bersinergi dan berkolaborasi memberikan dukungan serta pembinaan terhadap pengasuh yang akan menjadi detektor dini kasus wasting di tingkat keluarga.
Deteksi dini bermanfaat memastikan anak yang berisiko mengalami gizi kurang mendapatkan perawatan sesuai kebutuhan.
Kepala Perwakilan Unicef wilayah Jawa Arie Rukmantara menuturkan, deteksi dini gizi buruk telah dilakukan Pemprov Jateng dan didukung Unicef sejak 2021.
Di Sukoharjo, lanjutnya, terdapat satu dari lima balita mengalami stunting. Prevelansi wasting menunjukan 5,9 persen. Artinya, terdapat 3.400 balita yang mengalami gizi kurang dan gizi buruk dari total 58.182 balita.
"Balita yang mengalami gizi kurang atau gizi buruk memiliki risiko tiga kali lipat menjadi stunting. Sebab itu, deteksi dini sangat penting dilakukan," ungkap Arie.
Ditambahkannya, lebih dari 2 juta anak menderita kondisi sangat kurus, atau severe wasting dan merupakan bentuk gizi buruk paling berbahaya.
Anak yang tidak mendapatkan perawatan optimal, berisiko mengalami konsekuensi berat. Termasuk risiko kematian yang 12 kali lipat lebih tinggi karena sistem kekebalan tubuhnya terlalu lemah.
Dalam jangka panjang, pertumbuhan fisik dan perkembangan mental dapat terganggu maupun mengalami stunting.
“Sebagai kabupaten prioritas perluasan lokus stunting di Jawa Tengah, pencegahan dan penanggulangan stunting menjadi perhatian serius Pemkab Sukoharjo. Komitmen dari pemerintah sangat penting karena deteksi dini kasus bisa menurunkan biaya perawatan anak dengan gizi buruk sekitar 21 persen. Hasil studi di NTT, perawatan satu anak gizi buruk di layanan rawat jalan membutuhkan biaya sekitar 326 USD atau Rp 4,8 juta,” beber Arie.
Lebih lanjut diterangkan Arie, sejak 2020, Pemkab Sukoharjo telah menerbitkan Peraturan Bupat (Perbup) Nomor 8 Tahun 2020 untuk mendukung penanganan stunting. Termasuk mengalokasikan anggaran dalam APBD, dana desa atau kelurahan, serta sumber dana lain. (kwl/wa/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




