Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Honor Badan Ad hoc Pemilu 2024 Naik

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
JEMPUT BOLA: Komisioner KPU Sukoharjo sosialisasikan surat suara ke pasar tradisional pada Pilkada 2020. (ISTIMEWA)
JEMPUT BOLA: Komisioner KPU Sukoharjo sosialisasikan surat suara ke pasar tradisional pada Pilkada 2020. (ISTIMEWA)
SUKOHARJO – Pemerintah menyetujui usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menaikkan jumlah honor bagi penyelenggara badan ad hoc pada Pemilu 2024. KPU Sukoharjo berharap, kenaikan honor akan mendorong masyarakat aktif mendaftarkan diri sebagai petugas. Sekaligus memberikan semangat saat bertugas.

Adapun nominal honor petugas yang diajukan KPU dan disetujui pemerintah yakni untuk panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), kelompok kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS)

Berikutnya, panitia pendaftaran pemilih (Pantarlih), panitia pemungutan luar negeri (PPLN) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri (KPPSLN).

Untuk Pemilu 2024, KPU Sukoharjo membutuhkan penyelenggara badan ad hoc sebanyak 29.691 orang .

Dengan perkiraan jumlah TPS Pemilu 2024 sebanyak 2.913 dengan jumlah pemilih 300 orang per TPS, maka membutuhkan badan penyelenggara PPK sebanyak 60 orang, PPS sebesar 501 orang, KPPS 20.391 orang, dan petugas pantarlih sebanyak 2.913 orang.

“Untuk Linmas butuh sekitar 5.826 orang," ujar Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Sukoharjo Suci Handayani, Kamis (11/8).

Rekrutmen PPK dan PPS dilakukan Oktober-Desember 2022. KPU Sukoharjo sudah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan sejumlah pihak antara lain ormas dan perguruan tinggi. Upaya itu diharapkan memerlancar proses rekrutmen dan menambah semangat masyarakat mendaftarkan diri.

Sementara itu, honor bagi badan ad hoc  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga dimungkinkan mengalami kenaikan. Hanya saja, Bawaslu Sukoharjo belum menerima surat resmi dari Bawaslu RI.

"Terkait anggaran, semuanya kewenangan Bawaslu RI. Karena di SE Kemenkeu, yang muncul cuma (honor) PPK, PPS, KPPS Pantarlih. Tidak muncul yang jajaran pengawas," kata Ketua Bawaslu Sukoharjo Bambang Muryanto. (kwl/wa/dam)

Honor Badan Ad Hoc Pemilu 2024

Panitia Pemilihan Kecamatan

Honor Ketua

  • Dari Rp 1.850.000 menjadi Rp 2.500.000


Anggota

  • Dari Rp 1.600.000 menjadi Rp 2.200.000


Sekretaris

  • Dari Rp 1.300.000 menjadi Rp1.850.000


Pelaksana

  • Dari Rp 850.000 menjadi Rp 1.300.000.


Panitia Pemungutan Suara

Ketua

  • Dari Rp 900.000menjadi Rp 1.500.000


Anggota

  • Dari Rp 850.000 menjadi Rp 1.300.000


Sekretaris

  • Dari Rp 800.000 menjadi Rp 1.150.000


Pelaksana

  • dari Rp 750.000 menjadi Rp 1.050.000.


Pantarlih

  • Dari Rp 800.000 menjadi Rp 1.000.000.


Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Ketua

  • Dari Rp 550.000 menjadi Rp 1.200.000


Anggota

  • Dari Rp 500.000 menjadi Rp 1.100.000


Satlinmas

  • Dari Rp 500.000 menjadi Rp 700.000.


Panitia Pemilihan Luar Negeri

Ketua

  • Dari Rp 8.000.000 menjadi Rp8.400.000


Anggota

Dari Rp 7.500.000 menjadi Rp 8.000.000

Sekretaris

  • Tetap Rp 7.000.000


Pelaksana

  • Tetap Rp 6.500.000


Pantarlih

  • Tetap Rp 6.500.000.


Pantarlih Luar Negeri

  • Tetap Rp 6.500.000.


Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri

Ketua

  • Tetap Rp 6.500.000


Anggota

  • Tetap 6.000.000


Satlinmas Luar Negeri

  • Tetap 4.500.000


Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Gencarkan Sosialisasi Pemilih, KPU Sukoharjo Gandeng Mahasiswa dan Disabilitas

Gencarkan Sosialisasi Pemilih, KPU Sukoharjo Gandeng Mahasiswa dan Disabilitas

Ketua KPU Sukoharjo Syakbani Eko Raharjo mengatakan, Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Senin (19/10), melibatkan mahasiswa dan disabilitas untuk menyusun strategi sosialisasi kepemiluan.

DPB Triwulan III 2026, KPU Sukoharjo Tetapkan 702.580 Pemilih

DPB Triwulan III 2026, KPU Sukoharjo Tetapkan 702.580 Pemilih

Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo Syakbani Eko Raharjo menjelaskan, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sangat penting untuk memastikan seluruh warga terjamin hak pilihnya.

KPU Sukoharjo Tegaskan Ogah Cawe-Cawe Pilkades Serentak 2026, Tapi Buka Pintu Sharing

KPU Sukoharjo Tegaskan Ogah Cawe-Cawe Pilkades Serentak 2026, Tapi Buka Pintu Sharing

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo Syakbani Eko Raharjo tegaskan pihaknya tidak bisa cawe-cawe dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak, 10 Desember 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer