Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Sukoharjo: Gerus Kasus Stunting per Tahun

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
BERSEMANGAT: Siswa MIN 3 Sukoharjo kibarkan Merah Putih sambil bernyanyi belum lama ini. Kesehatan mereka menjadi fokus Pemkab Sukoharjo. (IWAN KAWUL/RADAR SOLO)
BERSEMANGAT: Siswa MIN 3 Sukoharjo kibarkan Merah Putih sambil bernyanyi belum lama ini. Kesehatan mereka menjadi fokus Pemkab Sukoharjo. (IWAN KAWUL/RADAR SOLO)
SUKOHARJO – Penuntasan kasus stunting atau gagal tumbuh pada anak balita harus dilakukan secara keroyokan. Pada 2020, kasus stunting di Kota Makmur mencapai 7,33 persen. Dan pada tahun 2021 turun menjadi 7,11 persen.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani dalam acara Rembuk Stunting di salah satu hotel wilayah Grogol menuturkan, stunting merupakan masalah kesehatan yang memiliki dampak jangka pendek sekaligus jangka panjang.

Jangka pendeknya yaitu terhambatnya perkembangan, penurunan fungsi kognitif (kecerdasan), intelligence quotient (IQ) rendah, penurunan fungsi kekebalan tubuh, gangguan sistem pembakaran, serta berisiko terjadi kematian pada masa balita.

Untuk dampak jangka panjang, anak stunting berisiko mengalami kegemukan pada usia dewasa, sehingga rentan serangan penyakit jantung, stroke, hipertensi, maupun diabetes.

“Kasus stunting di Kabupaten Sukoharjo pada 2020 sebesar 7,33 persen, dan hasil penimbangan serentak pada 2021, turun menjadi 7,11 persen. Saya berharap jumlah tersebut terus mengalami penurunan signifikan setiap tahunnya,” urai dia.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sukoharjo Tri Tuti Rahayu menambahkan, “Rembuk Stunting” merupakan forum resmi melibatkan forkompimcam dan forkompimda. Tujuannya menekan kasus stunting di Kota Makmur.

"Kasus stunting bukan saja menjadi tanggung jawab satu pihak. Tapi juga semua harus dilibatkan bersama," pintanya.

Menggerus kasus stunting diawali dari kesadaran rumah tangga, pengurus RT, RW, desa, kecamatan, hingga kabupaten.

"Ada delapan instrumen dalam bentuk kegiatan tingkat kabupaten/kota untuk memperbaiki manajemen penyelenggaraan pelayanan dasar agar lebih terpadu dan tepat sasaran," katanya.

Delapan instrumen tersebut yakni analisis situasi program penurunan stunting, penyusunan rencana kegiatan, rembuk stunting, penetapan peraturan bupati/wali kota tentang kewenangan desa, pembinaan kader pembangunan manusia, sistem manajemen data stunting, pengukuran dan publikasi stunting. Terakhir, review kinerja tahunan.

“Di Sukoharjo sudah ditetapkan locus penanganan stunting di 20 desa yang tersebar di delapan kecamatan tahun ini. Targetnya, kasus stunting turun hanya menjadi di 13 desa per tahun depan. (kwl/wa/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

KPK Geledah Ruangan Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Sejumlah Pejabat Eselon III Ikut Diperiksa

KPK Geledah Ruangan Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Sejumlah Pejabat Eselon III Ikut Diperiksa

Rumah Dinas Bupati Sukohajo Etik Suryani digeledah tim penyidik KPK, Selasa (14/7), termasuk sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD).

Guyon Waton Tetap Manggung Di Hari Lahir Sukoharjo, Selasa-Rabu Alun-Alun Steril PKL

Guyon Waton Tetap Manggung Di Hari Lahir Sukoharjo, Selasa-Rabu Alun-Alun Steril PKL

Kepala Diskopumdag Sukoharjo Sumarno menjelaskan, sterilisasi kawasan alun-alun dilakukan karena lokasi tersebut akan digunakan untuk gladi bersih dan upacara Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo.

KPK Buka Fakta Baru Kasus Bupati Sukoharjo, Skema Setoran OPD Diduga Sudah Berjalan Tahunan Hingga Terkumpul Rp500 Juta

KPK Buka Fakta Baru Kasus Bupati Sukoharjo, Skema Setoran OPD Diduga Sudah Berjalan Tahunan Hingga Terkumpul Rp500 Juta

KPK mengungkap skema setoran OPD dalam kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Dana diduga dikumpulkan melalui sejumlah OPD dan disebut terkumpul mencapai Rp500 juta untuk kebutuhan tertentu.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer