Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Developer Sambat Perizinan PBG Lambat, Sudah 6 Bulan Tak Kunjung Terbit

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
PERIZINAN LAMBAT: Petani tengah menanam padi di sekitar proyek perumahan di Telukan, Kecamatan Grogol. Developer mengaku terhambat perizinan yang lambat. (IWAN KAWUL/RADAR SOLO)
PERIZINAN LAMBAT: Petani tengah menanam padi di sekitar proyek perumahan di Telukan, Kecamatan Grogol. Developer mengaku terhambat perizinan yang lambat. (IWAN KAWUL/RADAR SOLO)
SUKOHARJO – Pengembang perumahan alias developer menjerit karena lamanya proses perizinan persetujuan bangunan gedung (PBG). Itu menyebabkan terganggunya proses akad kredit dengan calon konsumen ke perbankan.

Ketua Paguyuban Developer Solo Raya Oma Nuryanto mengaku, pengurusan perizinan untuk PBG menjadi momok bagi pengembang perumahan di wilayah Sukoharjo karena berbelit dan lama.

"Contohnya saya, sudah enam bulan izin tidak keluar. Kami ini kan usaha, kalau PBG tidak ada, bank tidak bisa akad," katanya dalam bimbingan teknis perizinan berusaha di Hotel Brother Solobaru, Grogol, Rabu (21/9).

Menurut Oma, pihaknya sudah berkomunikasi dengan dinas terkait tetapi belum ada solusi persoalan tersebut. Sebab, belum ada aturan baku di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Sukoharjo.

“Perizinan melalui online di SIMBG, kami sudah upload ke SIMBG, terus ada revisi. Revisi misalnya poin 1,2,3. Revisi sudah kami upload lagi, tapi ada revisi lagi poin 4,5,6. Ini sangat menghambat. Kami mohon, dari dinas terkait untuk ada aturan yang baku. Misalnya, PBG syaratnya poin 1,2,3,4 pasti. Jadi kami nggak mengulang-ulang lagi," beber dia.

Ketua Paguyuban Developer Solo Raya berpesan kepada para developer ketika perumahan rampung dibangun segera menyerahkan prasarana sarana utilitas umum (PSU). Karena kalau tidak segera diserahkan, jika ada bantuan maka tidak akan ter-cover.

“Saya juga berpesan, jangan sekali-sekali mengubah PSU. Misalnya ada sisa tanah, lalu dibangun warung," katanya.

Lebih lanjut dikatakan Oma, hingga Rabu (21/9), terdapat 90 lokasi perumahan di Sukoharjo dengan total 5.296 unit. Rinciannya, 3.113 rumah subsidi, dan 1.585 rumah komersil.

"Ada sebanyak 598 unit rumah yang masih menunggu PBG," pungkasnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sukoharjo Roni Wicaksono menjelaskan, leading perizinan perumahan melalui SIMBG adalah DPUPR karena merupakan program dari Kementerian PUPR.

Roni mengakui, berkas izin PBG cukup banyak. Ketika berkas sudah lengkap, DPUPR akan mengeluarkan retribusi. “DPUPR mengeluarkan perhitungan retribusi kalau luasnya sekian, retibusinya sekian. Lalu, dikirim ke kami (DPMPTSP). Kami nanti

mengeluarkan surat ketetapan retribusi daerah. Kemudian, developer membayar retribusi ke bank yang ditunjuk. Setelah pembayaran itu, di-upload ke SIMBG. Setelah di-upload, baru izinnya keluar. Yang lama itu upload syarat-syaratnya itu," beber dia.

Terpisah, Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi mengatakan, peluang usaha perumahan terbuka lebar. Pemkabh sudah siapkan regulasinya, baik Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Perda tentang Bangunan Gedung, dan sebagainya.

“Melihat perkembangan Kota Solo, dan Solo sudah kehabisan lahan, maka larinya akan ke selatan (Sukoharjo). Pemerintah sudah melakukan penyediaan lahan. Disesuaikan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK). Regulasi juga sudah dipermudah," katanya.

Wawan mengakui, ada keluhan dari developer terkait penggunaan SIMBG. Mengingat SIMBG terkait dengan pemerintah pusat, sehingga harus melakukan banyak sinkronisasi. (kwl/wa/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Pelaku Usaha Sukoharjo Keluhkan Sengketa Merek, DPMPTSP Dorong Penelusuran sebelum Mendaftar

Pelaku Usaha Sukoharjo Keluhkan Sengketa Merek, DPMPTSP Dorong Penelusuran sebelum Mendaftar

Pelaku usaha perlu memahami karakteristik merek sebelum mengajukan pendaftaran.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer