Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

”Saat ini Jawa Tengah merupakan provinsi ke-2 terbanyak pondok pesantrennya setelah Jawa Timur. Ini perlu payung hukum yang kuat,” ujar Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Quatly Alkatiri saat Sosialisasi Non Perda Memaknai Hari Santri Nasional Melalui Sejarah Perjuangan Para Ulama di Sukoharjo, Senin (24/0).
Quatly menjelaskan, sejauh ini pesantren telah berkontribusi penting dalam melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta Tanah Air, berkemajuan. Mereka terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan perjuangan meraih kemerdekaan, maupun pembangunan nasional dalam kerangka NKRI.
Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat untuk menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
”Pesantren selama ini sudah berkontribusi mendidik sekaligus membangun bangsa. Untuk menjamin eksistensi pesantren, pemprov menilai perlunya fasilitasi penyelenggaraannya,” tambahnya.
Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan ruang bagi pemerintah pusat dan daerah untuk bersinergi sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam menjamin terlaksananya penyelenggaraan pesantren.
”Perlu penetapan peraturan daerah terkait pesantren sebagai payung hukum sehingga pemerintah daerah dapat ikut memfasilitasi sesuai dengan kewenangannya. Pemprov membuat Raperda tentang Fasilitas dan Sinergitas Penyelenggaraan Pesantren di Provinsi Jateng,” tandasnya. (adi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




