Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

“Pengumuman RUP ini dapat dilakukan setelah Raperda tentang APBD disetujui bersama oleh pemkab dan DPRD. Setelah itu, segera diproses pemilihan penyedia melalui tender atau non-tender. Beberapa pengadaan barang dan jasa selain itu, dapat dilakukan dengan metode e-purchasing,” kata Etik di Menara Wijaya, Senin (2/1/2023).
Seiring majunya teknologi, proses birokrasi pengadaan barang dan jasa semakin canggih. Salah satunya melalui e-purchasing.
“Sebelum era teknologi yang maju, masih konvensional. Sistem ini tentu banyak kekurangannya. Mulai dari proses yang lambat, hingga pendataan yang salah. Sekarang kesalahan tersebut bisa diminimalkan dengan e-purchasing,” imbuh Etik.
Etik menambahkan, pada prinsipnya e-purchasing adalah metode pembelian barang atau jasa secara elektronik melalui e-katalog. Tujuannya untuk mempermudah dan mempercepat proses pembelian. “Dengan begitu kerja instansi pemerintah lebih cepat dan hemat anggaran,” ungkapnya.
Mekanisme e-purchasing dengan sistem e-katalog, merupakan kebijakan baru yang bertujuan menunjang proses pengadaan pemerintah pada era internet of things (IoT). Supaya selaras dengan perkembangan zaman.
Sistem ini juga mendorong organisasi pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk bertransformasi memotong rantai birokrasi. Sekaligus memudahkan prosedur dan mengubah mekanisme pengadaan barang dan jasa. Agar organisasi lebih responsif, transparan, dan accessible. Sehingga terjadi check and balance.
“Di awal tahun ini, sudah ada tanda tangan kontrak dengan nilai Rp 3.545.400.000. Saya berharap seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) termotivasi. Segera laksanakan pengadaan barang dan jasa,” pintanya.
Menurut Etik, OPD bisa memilih apapun metode penyedia yang ada. Supaya serapan anggaran dapat berjalan cepat. Sehingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa selesai tepat waktu. (kwl/fer)
Advertisement

Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




