Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dorong Akselerasi Pengadaan Barang dan Jasa

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
Bupati Sukoharjo Etik Suryani meyampaikan THL di Kabupaten Sukoharjo mendapatkan kenaikan honor antara 10-25 persen. (DOK RADAR SOLO)
Bupati Sukoharjo Etik Suryani meyampaikan THL di Kabupaten Sukoharjo mendapatkan kenaikan honor antara 10-25 persen. (DOK RADAR SOLO)
RADARSOLO.ID – Bupati Sukoharjo Etik Suryani meminta para pengguna anggaran, agar segera melakukan akselerasi pengadaan barang dan jasa di tahun anggaran 2023. Supaya tidak menumpuk di akhir tahun. Termasuk mengumumkan rencana umum pengadaan (RUP) di aplikasi sirup.lkpp.go.id. 

“Pengumuman RUP ini dapat dilakukan setelah Raperda tentang APBD disetujui bersama oleh pemkab dan DPRD. Setelah itu, segera diproses pemilihan penyedia melalui tender atau non-tender. Beberapa pengadaan barang dan jasa selain itu, dapat dilakukan dengan metode e-purchasing,” kata Etik di Menara Wijaya, Senin (2/1/2023).

Seiring majunya teknologi, proses birokrasi pengadaan barang dan jasa semakin canggih. Salah satunya melalui e-purchasing.

“Sebelum era teknologi yang maju, masih konvensional. Sistem ini tentu banyak kekurangannya. Mulai dari proses yang lambat, hingga pendataan yang salah. Sekarang kesalahan tersebut bisa diminimalkan dengan e-purchasing,” imbuh Etik.

Etik menambahkan, pada prinsipnya e-purchasing adalah metode pembelian barang atau jasa secara elektronik melalui e-katalog. Tujuannya untuk mempermudah dan mempercepat proses pembelian. “Dengan begitu kerja instansi pemerintah lebih cepat dan hemat anggaran,” ungkapnya.

Mekanisme e-purchasing dengan sistem e-katalog, merupakan kebijakan baru yang bertujuan menunjang proses pengadaan pemerintah pada era internet of things (IoT). Supaya selaras dengan perkembangan zaman.

Sistem ini juga mendorong organisasi pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk bertransformasi memotong rantai birokrasi. Sekaligus memudahkan prosedur dan mengubah mekanisme pengadaan barang dan jasa. Agar organisasi lebih responsif, transparan, dan accessible. Sehingga terjadi check and balance.

“Di awal tahun ini, sudah ada tanda tangan kontrak dengan nilai Rp 3.545.400.000. Saya berharap seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) termotivasi. Segera laksanakan pengadaan barang dan jasa,” pintanya.

Menurut Etik, OPD bisa memilih apapun metode penyedia yang ada. Supaya serapan anggaran dapat berjalan cepat. Sehingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa selesai tepat waktu. (kwl/fer)

Advertisement

Photo
Photo

Advertisement

Artikel Terkait

Sisa Waktu Dua Bulan Jelang Tutup Tahun, DPRD Solo Desak OPD Tancap Gas Serap APBD Perubahan 2026

Sisa Waktu Dua Bulan Jelang Tutup Tahun, DPRD Solo Desak OPD Tancap Gas Serap APBD Perubahan 2026

Dengan sisa waktu sekitar dua bulan hingga tutup tahun anggaran, perangkat daerah diminta bergerak lebih cepat agar realisasi anggaran dan capaian program tidak tertinggal.

Serapan Anggaran DPUPR Baru 11 Persen, Komisi III DPRD Boyolali Minta Megaproyek Pasar Karanggede Dikebut

Serapan Anggaran DPUPR Baru 11 Persen, Komisi III DPRD Boyolali Minta Megaproyek Pasar Karanggede Dikebut

Serapan DPUPR daerah lain rata-rata sudah menembus angka di atas 40 persen sesuai dengan prognosis triwulanan, sementara Kabupaten Boyolali masih tertahan di kisaran 11 persen.

KPK Geledah Ruangan Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Sejumlah Pejabat Eselon III Ikut Diperiksa

KPK Geledah Ruangan Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Sejumlah Pejabat Eselon III Ikut Diperiksa

Rumah Dinas Bupati Sukohajo Etik Suryani digeledah tim penyidik KPK, Selasa (14/7), termasuk sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer