Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati Sukoharjo Ajak Tangani Stunting Secara Terpadu

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
Bupati Sukoharjo
Bupati Sukoharjo
RADARSOLO.ID - Bupati Sukoharjo Etik Suryani meminta fenomena stunting harus dihadapi dan ditanggulangi secara terpadu terintegrasi melalui kolaborasi dengan semua pihak. Hal ini disampaikan Bupati saat menyalurkan makanan bergizi tambahan untuk keluarga beresiko stunting di Desa Wonorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Senin (23/1/2023).

Dalam kesempatan itu Bupati menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pada tahun 2024 stunting di Indonesia turun di angka 14 persen. Untuk itu, Pemkab Sukoharjo menjadikan percepatan penurunan stunting salah satu prioritas.

Pasalnya, stunting merupakan ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia, sehingga dengan kata lain Kabupaten Sukoharjo masih mempunyai pekerjaan rumah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Stunting menjadi permasalahan yang harus dihadapi dan ditanggulangi secara terpadu dan terintegrasi melalui kolaborasi semua pihak, pemerintah, pengusaha swasta, tokoh agama, tokoh masyarakat dan yang paling berperan adalah dimulai dari lingkungan keluarga,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Bupati, peran masyarakat sebagai individu atau pribadi sangat dibutuhkan, dengan membangun ketahanan keluarga secara utuh di berbagai bidang, baik bidang kesehatan, bidang ekonomi, pendidikan anak maupun kebahagiaan keluarga, mulai dari penanganan gizi, kualitas sanitasi, dan kualitas lingkungan.

“Salah satu upaya Pemkab Sukoharjo dalam rangka penurunan stunting adalah dengan pembentukan Dapur Sehat Atasi Stunting (DAHSAT),” ujarnya.

Saat ini, kata Bupati, DAHSAT di Kabupaten Sukoharjo sudah terbentuk di seluruh Kecamatan. Khusus kegiatan di Desa Wonorejo, disajikan olahan menu-menu makanan bergizi seimbang yang mudah dibuat dan berbahan lokal.

“Saya berharap kegiatan acara ini bisa memacu DAHSAT di Kabupaten Sukoharjo untuk bisa lebih berperan dalam rangka menurunkan angka stunting di Kabupaten Sukoharjo,” pesannya.

Sementara itu, UNICEF pada tahun 2021 lalu menyebut Kabupaten Sukoharjo dari 58,182 balita sedikitnya 1 dari 5 balita tersebut mengalami stunting, artinya 5,9 persen balita mengalami gizi buruk atau sekitar 3400 balita terserang kekurangan gizi. Sementara itu, Kecamatan Polokarto menjadi daerah dengan angka tertinggi penyumbang stunting. Kecamatan terluas itu naik satu persen dari taget yang seharusnya bisa turun dari 7,7 persen penderita stunting hingga akhir Desember 2022 lalu malah mencapai 8,7 persen.

Menyikapi hal tersebut Kepala Puskesmas Polokarto, Novia Dwi Ernawati menyebut pihaknya sudah melakukan berbagai upaya dalam menekan angka stunting di wilayahnya.

"Kita targetnya 7,7 persen, malah naik menjadi 8,7 persen. Rata-rata penderita stunting di sini kekurangan gizi kronis sehingga pertumbuhannya terganggu," kata Novia.

Dirinya menyebut wilayah Polokarto menjadi penyumbang stunting dengan jumlah mencapai 542 anak menderita gizi buruk. Pihaknya menyebut telah melakukan sosialisasi sebagai salah satu cara untuk menekan angka tingginya stunting di wilayahnya dengan memberikan edukasi kepada stakeholder terkait yang betugas langsung di masyarakat.

"Kader-kader yang langsung bertugas di lapangan seperti bidan desa. Mereka juga ada pendampingan pelacakan bumil, kita sosialisasai untuk kader yaitu penambahan pengetahuan tentang stunting itu sendiri karena kader kan ujung tombak di masyarakat," tutur dia.

Salah satu cara menekan angka stunting menjadi zero atau nol terus dilakukan, Novia melanjutkan pihaknya memberikan vitamin penambah darah kepada calon penganten atau para remaja putri.

"Kita berikan tablet FE untuk remaja putri mulai dari tingkat SMP dan SMA, sebagai salah satu upaya kita menekan angka stunting di wilayah Polokarto," kata Novia.

Sementara itu, Camat Polokarto Heri Mulyadi menamhkan empat desa dengan jumlah stunting tersebut adalah Desa Wonorejo, Mranggen, Kemasan dan Desa Bakalan, sementara Desa Bakalan menjadi desa tertinggi angka stunting di kecamatan Polokarto.

"Untuk stunting di sini awal memang ranking tertinggi ada di wilayah Polokarto, demikian kita sudah melakukan upaya pencegahan dan penurunan angka stunting di Polokarto melalui beberapa program," tutur dia.

Heri mengaku upaya tersebut pihaknya mengajak semua stakeholder ikut berperan aktif demi menekan angka penderita stunting di wilayahnya, salah satunya dengan memberikan edukasi dan memberikan vitamin tambahan.

"Melalui puskesmas diberikan pil cantik untuk mengurangi resiko melahirkan anak dengan kondisi stunting, kemudian dari pihak PLKB posyandu remaja, dan KUA program membuka kelas calon pengantin/catin," ucapnya.

Bahkan, menurut Heri melalui anggaran dana desa ada anggaran khusus untuk menangani stunting tersebut dengan memberikan vitamin atau makanan tambahan untuk masyarakat khususnya balita yang dilakukan oleh posyandu. Makanan tambahan yang diberikan berupa susu, makanan bergizi, dan buah-buahan.

"Saat ini Pemerintah Desa melalui APBDES malah menganggarkan khusus untuk penanganan khusus stunting. Langsung diberikan ke obyek melalui PMT (penambahan makanan tambahan) di posyandu," kata dia. (kwl/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

KPK Geledah Ruangan Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Sejumlah Pejabat Eselon III Ikut Diperiksa

KPK Geledah Ruangan Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Sejumlah Pejabat Eselon III Ikut Diperiksa

Rumah Dinas Bupati Sukohajo Etik Suryani digeledah tim penyidik KPK, Selasa (14/7), termasuk sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD).

Guyon Waton Tetap Manggung Di Hari Lahir Sukoharjo, Selasa-Rabu Alun-Alun Steril PKL

Guyon Waton Tetap Manggung Di Hari Lahir Sukoharjo, Selasa-Rabu Alun-Alun Steril PKL

Kepala Diskopumdag Sukoharjo Sumarno menjelaskan, sterilisasi kawasan alun-alun dilakukan karena lokasi tersebut akan digunakan untuk gladi bersih dan upacara Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo.

KPK Buka Fakta Baru Kasus Bupati Sukoharjo, Skema Setoran OPD Diduga Sudah Berjalan Tahunan Hingga Terkumpul Rp500 Juta

KPK Buka Fakta Baru Kasus Bupati Sukoharjo, Skema Setoran OPD Diduga Sudah Berjalan Tahunan Hingga Terkumpul Rp500 Juta

KPK mengungkap skema setoran OPD dalam kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Dana diduga dikumpulkan melalui sejumlah OPD dan disebut terkumpul mencapai Rp500 juta untuk kebutuhan tertentu.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer