Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo Nuril Huda menjelaskan, pihaknya telah mengajukan anggaran Pilkada 2024 ke Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Pengajuan sudah dilakukan sejak 2022 lalu.
”Sudah kami ajukan ke pemkab, sekitar Rp 59 miliar,” kata Nuril Huda, Rabu (25/1/2023).
Menurut Nuril, nantinya ada sharing anggaran antara Pemkab Sukoharjo dan Pemprov Jateng. Karena, ada dua pilkada yakni pilkada gubernur-wakil gubernur dan bupati-wakil bupati.
”Nanti kan bisa dilihat, mana saja yang dibiayai provinsi dan mana yang dibiayai kabupaten. Karena, pilkada gubernur kan yang mengajukan KPU provinsi, ke pemerintah provinsi,” katanya.
Nuril menjelaskan, angka yang diajukan baru sebatas usulan, belum final. Namun, akan ada pembagian pembiayaan antara pemkab dan pemprov Jateng. Kebutuhan anggaran yang paling mencolok adalah untuk badan ad hoc.
”Misalnya bisa untuk operasional serta honor badan ad hoc seperti panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) dibiayai provinsi, sedangkan kelompok penyeleggara pemungutan suara (KPPS) dibiayai kabupaten,” katanya.
Nuril menambahkan, pembahasan masalah anggaran masih banyak waktu. Sebab persetujuan bersama atas naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) paling lambat diketok Oktober sampai November 2023 mendatang. (kwl/adi/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




