Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Verifikasi faktual dilaksanakan 1-2 April di tingkat provinsi. Sedangkan, untuk verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan di tingkat kabupaten/kota sampai 4 April.
"Mulai hari ini (kemarin) kami verfak keanggotaan. PPK dan PPS langsung terjun ke lapangan,” kata Suci Handayani, ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo, Minggu (2/4/2023).
Menurut Suci, sampel yang dilakukan verifikasi faktual yakni 277 tersebar di 12 kecamatan. Kemudian, pada Senin (3/4/2023) akan dilakukan verifikasi faktual kepengurusan di Kantor DPD Partai Prima Sukoharjo.
"Jadi verfak ini pascaputusan Bawaslu RI," katanya.
Terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sukoharjo Bambang Muryanto mengatakan, Partai Prima lolos administrasi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Salah satu poinnya menyatakan bahwa Partai Prima dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh KPU.
Bermodal putusan ini, Partai Prima kembali mengajukan gugatan ke Bawaslu. Dalam gugatan yang kedua kalinya itu, Bawaslu menyatakan bahwa KPU terbukti melanggar administrasi proses verifikasi administrasi Partai Prima untuk menjadi peserta Pemilu 2024.
"Bawaslu kemudian memerintahkan KPU melakukan verifikasi administrasi ulang," kata Bambang. (kwl/bun/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




