Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

62 Kendaraan Angkutan Barang Terjaring Razia

Iwan Kawul
Penulis: Iwan Kawul❯
PENERTIBAN: Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sukoharjo melakukan pengawasan dan pengendalian kendaraan angkutan barang di Terminal Sukoharjo Kota, kemarin (2/8/2023).
PENERTIBAN: Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sukoharjo melakukan pengawasan dan pengendalian kendaraan angkutan barang di Terminal Sukoharjo Kota, kemarin (2/8/2023).

RADARSUKOHARJO.COM – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sukoharjo menggelar pengawasan dan pengendalian kendaraan angkutan barang, di Terminal Sukoharjo Kota, kemarin pagi (2/8/2023). Tercatat 62 unit kendaraan angkutan barang terjaring razia. Sedangkan 17 unit di antaranya dikenakan sanksi tilang, karena dokumen uji berkala habis masa berlakunya.


Advertisement

Kepala Dishub Kabupaten Sukoharjo Toni Sri Buntoro mengatakan, giat pengawasan dan pengendalian angkutan barang digelar pukul 09.00. Melibatkan petugas gabungan dari Dishub, serta Satlantas Polres Sukoharjo.

“Kegiatan ini rutin kami lakukan, untuk pengawasan dan pengendalian kendaraan angkutan barang. Setiap kendaraan barang yang melintas, diperiksa kelengkapan dan kelaikan jalannya,” kata Toni, kemarin.

Kendaraan angkutan barang yang dirazia, rinciannya 37 unit truk, 11 unit pikap, dan 14 unit mobil barang. Setelah diperiksa, ada 17 unit kendaraan yang kendapatan melanggar. Karena dokumen uji berkala atau kir sudah habis masa berlakunya.

Advertisement

“Kendaraan dengan uji kir yang mati, langsung dikenai sanksi tilang. Rinciannya sembilan unit truk, dua unit pikap, dan enam unit mobil barang,” imbuhnya.

Terkait pelanggaran kir, dishub sudah melakukan berbagai upaya agar wajib pajak (WP) tidak mengantre saat pendaftaran dan pembayaran. Saat ini, pelayanan pendaftaran bisa dilakukan via online. Sedangkan pembayaran bisa dilakukan secara cashless atau nontunai via E-Kir.

Layanan E-Kir memberi kemudahan dan kelancaran bagi para wajib uji kendaraan, untuk pendaftaran dan pembayaran dari mana saja dan kapan saja. Sehingga masyarakat tinggal datang untuk uji kir di gedung pengujian.

Advertisement

“Kelebihan layanan pendaftaran online dan pembayaran nontunai, yaitu mengurangi antrean. Serta mengurangi kontak fisik antara wajib uji kendaraan dengan petugas. Ini sangat relevan dengan situasi dan kondisi saat ini, sebagai upaya mendukung pencegahan penyebaran Covid-19,” beber Toni.

Kemudian, proses pengujian lebih cepat. Karena data langsung masuk ke sistem aplikasi. Bahkan, pembayaran langsung masuk ke rekening pendapatan daerah. Wajib uji bisa mendaftar di mana via online, melalui aplikasi web pengujian kendaraan bermotor milik dishub.

Selanjutnya, tinggal menentukan tanggal uji yang akan dilaksanakan di gedung pengujian. Setelah proses pendaftaran berhasil, wajib uji akan mendapatkan ID billing yang tertera pada form pendaftaran. Selanjutnya dilakukan pembayaran.

“Wajib uji dapat melakukan pembayaran melalui kasir Bank Jateng atau ATM atau m-banking. Bisa juga melalui Agen Duta Laku Pandai, atau dengan e-wallet,” ungkapnya.

Kemudian, wajib uji membawa kendaraannya ke tempat pengujian dengan melaporkan nomor pendaftaran. Termasuk menunjukkan bukti pembayaran. Selanjutnya, kendaraan akan diperiksa dan diuji oleh petugas.

Data hasil pemeriksaaan akan di-input menggunakan tablet dan komputer, yang terintegrasi dengan SIM PKB ke server. Hasilnya bisa langsung di cetak di kartu uji. Sehingga pencatatan pengujian tidak lagi menggunakan cara manual atau kertas. Namun sudah menggunakan alat elektronik.

“Kalau tidak lolos uji, ada waktu 14 hari untuk memperbaiki. Kalau dalam waktu 14 hari tidak lolos juga, maka akan dimulai dari awal. Tentunya mendaftar dan membayar lagi,” ujar Toni. (kwl)

 

Advertisement

Artikel Terkait

Polisi Tidur di Depan Ponpes Assalam Dipersoalkan, Ini Tanggapan Dishub Sukoharjo

Polisi Tidur di Depan Ponpes Assalam Dipersoalkan, Ini Tanggapan Dishub Sukoharjo

Keluhan terkait keberadaan polisi tidur di depan Ponpes Assalam, Sukoharjo, disampaikan melalui SP4N-LAPOR! karena dinilai berpotensi membahayakan dan menyulitkan pengguna jalan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer