Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bawaslu Sukoharjo Butuh Ribuan Pengawas TPS

Iwan Kawul
Penulis: Iwan Kawul❯
Ketua Bawaslu Sukoharjo Rochmad Basuki
Ketua Bawaslu Sukoharjo Rochmad Basuki

RADARSUKOHARJO.COM - Pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Sukoharjo akan melibatkan 2533 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).


Advertisement

Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 hari setelah hari pemungutan suara.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo membuka pendaftaran PTPS.

Warga yang sudah memenuhi syarat bisa mendaftarkan diri di Panwascam daerah setempat masing-masing.

Advertisement

”PTPS adalah Pengawas Tempat Pemungutan Suara, yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa," jelas Ketua Bawaslu Sukoharjo Rochmad Basuki, Selasa (26/12).

PTPS bertugas melakukan pencegahan dugaan pelanggaran Pemilu, pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan surat suara, pengawasan pergerakan hasil penghitungan suara, serta penerimaan dan penyampaian laporan pelanggaran Pemilu.

Masa kerja PTPS adalah satu bulan, dimulai 23 hari sebelum hari pemungutan suara dan berakhir paling lambat tujuh hari setelah hari pemungutan suara.

Advertisement

"Kita hanya membutuhkan satu orang di setiap TPS. Usia minimal PTPS adalah 21 tahun," katanya.

Pendaftaran dan penerimaan berkas bagi yang berminat menjadi PTPS akan dibuka selama 5 hari, dari 2-6 Januari 2024.

Tempat pendaftaran dilaksanakan di Kantor Panwaslu Kecamatan sesuai domisili warga yang akan mendaftar.

"Untuk informasi lebih lanjut terkait syarat calon PTPS dan kelengkapan berkas yang harus disiapkan bisa diambil di Panwaslu Kecamatan terdekat atau diunduh pada link http://s.id/ptpsskh24," pungkas Rochmad. (kwl/dam)

Advertisement

Artikel Terkait

Ada Temuan TPS Tak Ramah Disabilitas, segera Laporkan Bawaslu!

Ada Temuan TPS Tak Ramah Disabilitas, segera Laporkan Bawaslu!

Ketua Bawaslu Sukoharjo Rochmad Basuki menjelaskan, setiap warga negara punya hak yang sama dalam demokrasi dan penyelenggaraan pemilu, termasuk penyandang disabilitas.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer