Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati Sukoharjo Serahkan DPA 2024

Iwan Kawul
Penulis: Iwan Kawul❯
SIMBOLIS: Camat Sukoharjo Havid Danang Purnomo Widodo terima DPA dari Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Rabu (3/1).
SIMBOLIS: Camat Sukoharjo Havid Danang Purnomo Widodo terima DPA dari Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Rabu (3/1).

RADARSUKOHARJO.COM – Bupati Sukoharjo Etik Suryani sudah menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) 2024 di Menara Wijaya, Rabu (3/1).


Advertisement

Bupati meminta agar kegiatan yang dibiayai APBD segera dapat dilaksanakan. Sehingga tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.

Etik menjelaskan, DPA merupakan dokumen sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

“APBD memiliki beberapa fungsi. Di antaranya fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, serta fungsi stabilisasi,” katanya.

Advertisement

Etik menambahkan, ketentuan dasar penyerahan DPA adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Termasuk Peraturan  Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Juga Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.

Advertisement

Etik berpesan, penyerahan DPA ini bisa mewujudkan pelaksanaan sistem keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Termasuk tertib administrasi, tepat sasaran, serta tanpa ekses. Selanjutnya, sejumlah kegiatan prioritas segera dilelangkan awal tahun ini.

“Seperti pembangunan sarpras pendidikan, laboratorium kesehatan daerah, gedung serbaguna, rekonstruksi dan rehabilitasi jalan, pemeliharaan rutin jalan, pelebaran jalan menuju standar, serta peningkatan sistem drainase lingkungan,” imbuh Etik.

Priotitas lainnya adalah pembangunan dan rehabilitasi jembatan, serta rehabilitasi jaringan irigasi dan tanggul sungai.

Kemudian rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pertanian, penyediaan perlengkapan rambu dan penerangan jalan, serta pembangunan GOR tahap kedua.

“Kegiatan-kegiatan pengadaan di luar proyek strategis juga segera dilaksanakan. Saya ingatkan pula, perangkat daerah harus lebih teliti dan hati-hati dalam menyusun kontrak kerja dengan pihak ketiga,” pesan Etik. (kwl/fer)

Advertisement

Artikel Terkait

Dukung PPPK Paruh Waktu di Kota Solo Diangkat Penuh Waktu dapat Dukungan

Dukung PPPK Paruh Waktu di Kota Solo Diangkat Penuh Waktu dapat Dukungan

Rencana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu pada 2027 mendapat dukungan Pemkot Solo. Kebijakan tersebut dinilai bisa meringankan beban APBD.

Pemkot Solo Harus Tambah Anggaran Rp 10 Miliar untuk BST-Feeder pada 2027, Ini Sumber Dananya

Pemkot Solo Harus Tambah Anggaran Rp 10 Miliar untuk BST-Feeder pada 2027, Ini Sumber Dananya

Pemkot Solo harus menyiapkan tambahan anggaran sekitar Rp 10 miliar untuk memastikan operasional Batik Solo Trans (BST) dan layanan feeder tetap berjalan optimal pada 2027.

Duh, APBD Karanganyar 2027 Defisit Rp 53 Miliar

Duh, APBD Karanganyar 2027 Defisit Rp 53 Miliar

Pemkab Karanganyar memproyeksikan APBD 2027 mengalami defisit. Selisih antara pendapatan dan belanja daerah mencapai Rp 53 miliar.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer