Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KPU Sukoharjo Ingatkan Parpol segera Membuat LADK

Iwan Kawul
Penulis: Iwan Kawul❯
PERSIAPAN: Simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di Kabupaten Sukoharjo, belum lama ini.
PERSIAPAN: Simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di Kabupaten Sukoharjo, belum lama ini.

RADARSUKOHARJO.COM – Seluruh parpol di Kota Makmur diimbau segera membuat laporan awal dana kampanye (LADK).


Advertisement

Karena jika tidak melaporkan LADK sampai deadline, maka parpol bersangkutan bisa dibatalkan kepesertaannya dalam Pemilu 2024.

Seperti disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo Bambang Muryanto, kemarin (4/1).

Menurut Bambang, ada 18 parpol yang ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024 di Sukoharjo. Seluruhnya wajib membuat dan mengunggah LADK.

Advertisement

“Kami sudah bersurat ke parpol perihal LADK ini,” katanya, kemarin.

Dokumen yang wajib dilaporkan tersebut berupa formulir 1 LADK, formulir 2 daftar penerimaan sumbangan dana kampanye, formulir 3 laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, serta formulir 4 daftar persediaan barang dana kampanye.

Kemudian formulir 5 laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sebelum periode pembukuan laporan awal dana kampanye.

Advertisement

Berikutnya formulir 6 laporan awal dana kampanye pencatatan penerimaan dan pengeluaran.

Serta formulir 7 surat pernyataan tanggung jawab atas laporan awal dana kampanye dan surat pernyataan penyumbang partai politik.

Termasuk LPSDK perseorangan/kelompok/badan usaha nonpemerintah beserta lampirannya.

Kemudian buku rekening khusus/rekening koran dana kampanye, surat pernyataan pengelola rekening, surat penunjukan petugas penghubung parpol peserta pemilu, bukti pengeluaran/kuitansi, serta bukti tagihan/utang (apabila ada).

“Parpol wajib menyampaikan LADK kepada KPU Sukoharjo melalui Sikadeka. Paling lambat 14 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu, pukul 23.59. Berdasarkan ketentuan tersebut, penyampaian LADK pada 7 Januari. Kalau tidak dilaporkan, maka bisa dibatalkan kepesertaannya dalam Pemilu 2024,” tegas Bambang.

Menanggapi hal tersebut, wakil ketua sekaligus liaison officer (LO) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Sukoharjo Lukman Hakim mengaku belum submit ke Sikadeka.

Karena batas waktu terakhir masih 7 Januari. Kendati demikian, ada beberapa akun caleg yang sudah di-submit.

“Kendala dalam input LADK karena kami masih kebingungan. Apalagi sebelumnya tidak ada bimtek yang tuntas dari KPU. Bahkan beberapa waktu lalu kami mencoba mendatangi help desk Sikadeka di KPU Sukoharjo, namun hasilnya kurang maksimal,” papar Lukman. (kwl/fer)

Advertisement

Artikel Terkait

Gencarkan Sosialisasi Pemilih, KPU Sukoharjo Gandeng Mahasiswa dan Disabilitas

Gencarkan Sosialisasi Pemilih, KPU Sukoharjo Gandeng Mahasiswa dan Disabilitas

Ketua KPU Sukoharjo Syakbani Eko Raharjo mengatakan, Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Senin (19/10), melibatkan mahasiswa dan disabilitas untuk menyusun strategi sosialisasi kepemiluan.

DPB Triwulan III 2026, KPU Sukoharjo Tetapkan 702.580 Pemilih

DPB Triwulan III 2026, KPU Sukoharjo Tetapkan 702.580 Pemilih

Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo Syakbani Eko Raharjo menjelaskan, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sangat penting untuk memastikan seluruh warga terjamin hak pilihnya.

KPU Sukoharjo Tegaskan Ogah Cawe-Cawe Pilkades Serentak 2026, Tapi Buka Pintu Sharing

KPU Sukoharjo Tegaskan Ogah Cawe-Cawe Pilkades Serentak 2026, Tapi Buka Pintu Sharing

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo Syakbani Eko Raharjo tegaskan pihaknya tidak bisa cawe-cawe dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak, 10 Desember 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer