
RADARSUKOHARJO.COM – Seluruh parpol di Kota Makmur diimbau segera membuat laporan awal dana kampanye (LADK).
Karena jika tidak melaporkan LADK sampai deadline, maka parpol bersangkutan bisa dibatalkan kepesertaannya dalam Pemilu 2024.
Seperti disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo Bambang Muryanto, kemarin (4/1).
Menurut Bambang, ada 18 parpol yang ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024 di Sukoharjo. Seluruhnya wajib membuat dan mengunggah LADK.
“Kami sudah bersurat ke parpol perihal LADK ini,” katanya, kemarin.
Dokumen yang wajib dilaporkan tersebut berupa formulir 1 LADK, formulir 2 daftar penerimaan sumbangan dana kampanye, formulir 3 laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, serta formulir 4 daftar persediaan barang dana kampanye.
Kemudian formulir 5 laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sebelum periode pembukuan laporan awal dana kampanye.
Berikutnya formulir 6 laporan awal dana kampanye pencatatan penerimaan dan pengeluaran.
Serta formulir 7 surat pernyataan tanggung jawab atas laporan awal dana kampanye dan surat pernyataan penyumbang partai politik.
Termasuk LPSDK perseorangan/kelompok/badan usaha nonpemerintah beserta lampirannya.
Kemudian buku rekening khusus/rekening koran dana kampanye, surat pernyataan pengelola rekening, surat penunjukan petugas penghubung parpol peserta pemilu, bukti pengeluaran/kuitansi, serta bukti tagihan/utang (apabila ada).
“Parpol wajib menyampaikan LADK kepada KPU Sukoharjo melalui Sikadeka. Paling lambat 14 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu, pukul 23.59. Berdasarkan ketentuan tersebut, penyampaian LADK pada 7 Januari. Kalau tidak dilaporkan, maka bisa dibatalkan kepesertaannya dalam Pemilu 2024,” tegas Bambang.
Menanggapi hal tersebut, wakil ketua sekaligus liaison officer (LO) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Sukoharjo Lukman Hakim mengaku belum submit ke Sikadeka.
Karena batas waktu terakhir masih 7 Januari. Kendati demikian, ada beberapa akun caleg yang sudah di-submit.
“Kendala dalam input LADK karena kami masih kebingungan. Apalagi sebelumnya tidak ada bimtek yang tuntas dari KPU. Bahkan beberapa waktu lalu kami mencoba mendatangi help desk Sikadeka di KPU Sukoharjo, namun hasilnya kurang maksimal,” papar Lukman. (kwl/fer)




