Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

TKD Dipangkas Rp 204 Miliar, Percepatan Lelang Jadi Kunci Sukses 10 Program Prioritas

Iwan Kawul
Penulis: Iwan Kawul❯
Bupati Sukoharjo Etik Suryani operasikan hand roller saat perbaikan jalan di Bendosari, beberapa waktu lalu.
Bupati Sukoharjo Etik Suryani operasikan hand roller saat perbaikan jalan di Bendosari, beberapa waktu lalu.

RADARSOLO.COM – Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menetapkan 10 program prioritas sebagai proyek strategis daerah yang harus segera direalisasikan pada awal tahun anggaran 2026. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo meyakini pembangunan tetap berjalan optimal meski APBD 2026 mengalami penurunan.


Advertisement

Bupati Sukoharjo Etik Suryani menegaskan, percepatan lelang dan pelaksanaan proyek-proyek tersebut menjadi kunci agar pembangunan tetap berjalan optimal meski APBD 2026 mengalami penurunan.

Dalam arahannya kepada para pengelola keuangan daerah, Etik meminta agar proyek strategis tidak ditunda dan segera dilelangkan sejak awal tahun.

“Kegiatan prioritas ini harus mendapatkan perhatian khusus agar pelaksanaan pembangunan berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” ujar Etik.

Advertisement

Sepuluh program prioritas yang ditetapkan Pemkab Sukoharjo pada 2026 meliputi pembangunan Masjid di kawasan eks Terminal Kartasura, peningkatan Jalan Tanjunganom–Daleman, peningkatan Jalan Adi Sumarmo, pemeliharaan Pasar Kartasura, serta pembangunan Pujasera Alun-alun Sukoharjo.

Selain itu, pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di jalan kabupaten, peningkatan Jalan Tawangsari–Pojok, peningkatan Jalan Ambil-ambil–Tanjung, rehabilitasi saluran drainase Jalan Bekonang–Mojo, serta rehabilitasi Jembatan Sayegan (Calen Sonorejo) juga masuk dalam daftar prioritas utama.

Bupati Etik juga mengingatkan agar kegiatan pengadaan di luar proyek strategis tetap segera dilaksanakan, dengan tetap mengedepankan ketelitian dalam penyusunan kontrak kerja sama dengan pihak ketiga.

Advertisement

Ia menekankan bahwa realisasi anggaran harus berpedoman pada pagu yang tersedia, serta pencairan bantuan keuangan, hibah, dan bantuan sosial tidak menumpuk di akhir tahun.

“Seluruh program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD harus mendukung visi dan misi Kabupaten Sukoharjo. Pelaksanaannya wajib sesuai aturan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” tegas Etik.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Sukoharjo Richard Tri Handoko menjelaskan, nilai APBD Sukoharjo 2026 mencapai Rp 2,8 triliun, atau turun sekitar Rp 204 miliar dibandingkan tahun sebelumnya akibat pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD).

Meski demikian, Richard memastikan roda pembangunan tetap berjalan. Sepanjang 2026, Pemkab Sukoharjo menggulirkan 580 kegiatan dan 864 subkegiatan yang dilaksanakan oleh 39 organisasi perangkat daerah (OPD).

“Walaupun anggaran turun, proyek strategis dan program unggulan tetap kami jalankan,” jelasnya.

Ia menambahkan, selain 10 proyek strategis, sejumlah program unggulan seperti Umrah Gratis untuk Takmir Masjid, Beasiswa Kuliah Sukoharjo Pintar, hingga santunan kematian juga tetap dilanjutkan.

“Proyek strategis dan program unggulan tetap bergulir demi mewujudkan visi dan misi kepala daerah,” pungkas Richard. (kwl/fer)

Advertisement

Artikel Terkait

KPK Geledah Ruangan Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Sejumlah Pejabat Eselon III Ikut Diperiksa

KPK Geledah Ruangan Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Sejumlah Pejabat Eselon III Ikut Diperiksa

Rumah Dinas Bupati Sukohajo Etik Suryani digeledah tim penyidik KPK, Selasa (14/7), termasuk sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD).

Guyon Waton Tetap Manggung Di Hari Lahir Sukoharjo, Selasa-Rabu Alun-Alun Steril PKL

Guyon Waton Tetap Manggung Di Hari Lahir Sukoharjo, Selasa-Rabu Alun-Alun Steril PKL

Kepala Diskopumdag Sukoharjo Sumarno menjelaskan, sterilisasi kawasan alun-alun dilakukan karena lokasi tersebut akan digunakan untuk gladi bersih dan upacara Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo.

KPK Buka Fakta Baru Kasus Bupati Sukoharjo, Skema Setoran OPD Diduga Sudah Berjalan Tahunan Hingga Terkumpul Rp500 Juta

KPK Buka Fakta Baru Kasus Bupati Sukoharjo, Skema Setoran OPD Diduga Sudah Berjalan Tahunan Hingga Terkumpul Rp500 Juta

KPK mengungkap skema setoran OPD dalam kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Dana diduga dikumpulkan melalui sejumlah OPD dan disebut terkumpul mencapai Rp500 juta untuk kebutuhan tertentu.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer