BENGKULU- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) terkait laporan tindakan KPU Rejang Lebong yang meloloskan calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) tidak sesuai domisili wilayah kerja.
Kasus dugaan kecurangan verifikasi parpol peserta Pemilu 2024 telah memasuki babak akhir. Setelah menjalani dua kali proses persidangan, kasus tersebut bakal segera diputus Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Sidang kasus dugaan kecurangan verifikasi faktual (verfak) parpol oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kemarin (8/2) tidak berjalan sesuai rencana. Ketika saksi dan bukti kecurangan hendak diperlihatkan, ternyata sidang dihentikan.
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih meyakini, bukan suatu hal yang sulit bagi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengambil tindakan, atas pelaporan dugaan kecurangan verifikasi partai politik Pemilu 2024. Sebab, pihak koalisi masyarakat sipil telah memberikan bukti-bukti adanya dugaan kecurangan hingga intimidasi yang dilakukan penyelenggara Pemilu.
RADARSOLO.ID – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memastikan bakal menindaklanjuti aduan terkait perekrutan panitian pemungutan suara (PPS) di Kota Sukses yang dituding tak transparan.
RADARSOLO.ID-Peserta seleksi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri dikabarkan mengadu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Itu dikarenakan hasil tes tertulis seleksi dan wawancara tak dilampirkan dalam pengumuman seleksi.
