Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua KPU Wonogiri Toto Sihsetyo Adi menuturkan, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dijelaskan, tahapan pilkada di antaranya model kampanye masih diatur seperti dalam kondisi normal. Sementara, saat ini, pilkada dilakukan di masa pandemi Covid-19.
Dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 pasal 58 ayat 1 menyebutkan, pertemuan terbatas di dalam ruangan maksimal diikuti 50 orang. Kemudian, pasal 64 ayat dua, mengatur peserta rapat umum di luar ruangan maksimal 100 orang.
Regulasi tersebut melengkapi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Artinya, semua kegiatan pilkada harus menerapkan protokol kesehatan.
"Secara garis besar, ketentuan kegiatan masih seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Hanya saja, pada PKPU Nomor 10 Tahun 2020 mengatur pembatasan massa atau peserta di setiap kegiatan," papar Toto.
Lalu, bagaimana ketika ada paslon melanggar aturan tersebut? Toto mengatakan, itu belum diatur dalam regulasi. Namun, pengawasan protokol kesehatan dalam tahapan pilkada ikut diawasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Ketua Bawaslu Wonogiri Ali Mahbub menjelaskan, pengawasan protokol kesehatan dalam tahapan pilkada mengacu Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020. Perbawaslu itu akan disandingkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Ketika ada paslon yang melanggar, lanjut Ali, ada sanksi administrasi. "Kami peringatkan, baik secara lisan dan tertulis," tuturnya. Dalam pengawasan tahapan pilkada, Bawaslu akan bekerja sama dengan Satgas Covid-19, satpol PP, dan TNI/Polri.
"Harapan kami, paslon dengan tim sukses dan juga KPU bisa mematuhi protokol kesehatan,” pungkasnya. (al/wa/ria)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



