Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengundian Nomor Urut Paslon, Josss Hanya Berdua, Harjo Ditemani Istri

P
Paslon Hartanto-Joko Purnomo dapat nomor urut 1, sedangkan Joko Sutopo-Setyo Sukarno nomor urut 2.
Paslon Hartanto-Joko Purnomo dapat nomor urut 1, sedangkan Joko Sutopo-Setyo Sukarno nomor urut 2.
WONOGIRI – Hari ini (24/9), Komisi Pemilihan (KPU) Wonogiri menggelar pengundian nomor urut pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Wonogiri. Pemandangan berbeda terlihat di bangku pendukung pasangan calon.

Kursi yang disediakan KPU untuk pendukung paslon Joko Sutopo-Setyo Sukarno (Josss) tak ditempati oleh satu orang pun. Paslon Josss datang tanpa membawa iring-iringan.

Mereka berdua datang hanya berboncengan menaiki motor Kawasaki W250. Tampak Setyo Sukarno diboncengkan oleh Joko Sutopo.

Photo
Photo
Kursi yang disediakan untuk pendukung Josss kosong melompong, sementara kuris pendukung Harjo terisi saat pengundian nomor urut di kantor KPU Wonogiri, Kamis (24/9)

Tidak ada perwakilan partai pengusung atau pendukung Josss yang yang hadir di saat pengundian nomor urut. Itulah mengapa kursi yang disediakan untuk pendukung mereka tak ada yang menduduki.

Sementara paslon Hartanto-Joko Purnomo (Harjo) datang bersama perwakilan partai pengusung dan pendukung. Calon bupati Hartanto mengatakan, dia membawa serta sang istri. Selain itu, beberapa perwakilan pendukung juga turut datang di kantor KPU Wonogiri.

"Kalau yang datang itu EO saya saja," kata dia, usai pengundian nomor urut paslon sekaligus deklarasi damai di kantor KPU Wonogiri.

Mendapatkan nomor urut 1, Hartanto menilai semua nomor sama saja. Tak ada makna khusus di angka nomor urut yang didapat.

"Semua nomor baik. Nomor 1 baik, nomor 2 juga baik. Yang lebih baik itu kita rukun tidak ada pertengkaran, apa pun hasilnya nanti," jelasnya.

Hartanto menambahkan, dari awal pihaknya tidak memiliki keinginan mendapatkan nomor urut 1. Menurut dia, semua nomor baik dan tak ada bedanya.

Terkait dengan adanya Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam Covid-19 yang didalamnya ada larangan digelarnya rapat umum maupun konser dan sebagainya, Hartanto mengatakan pihaknya akan mengikuti prosedur yang ada.

"Apa yang dibolehkan, kami laksanakan. Sedangkan yang dilarang, ya tidak. Supaya tidak timbul permasalahan," kata dia.

Di tempat yang sama, calon bupati Joko Sutopo mengatakan, karena paslon di Wonogiri hanya ada dua, maka nomor urut yang didapat pasti antara nomor 1 atau 2. Josss sendiri mendapatkan nomor urut 2, sama seperti nomor pasangan Joko Sutopo-Edy Santosa saat Pilkada Wonogiri, 2015 lalu.

"Harus dimaknai ini kan tahapan yang sesuai dengan mekanisme KPU. Dapat nomor berapa pun bagi kami tidak ada makna apa pun. Lebih kepada ketaatan kami untuk mengikuti tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU," kata calon bupati petahana yang akrab disapa Jekek itu.

Dia menegaskan, yang lebih penting dibandingkan nomor yang didapat ialah tidak perlu membawa isu SARA dan lain sebagainya, yang bisa mencederai nilai-nilai demokrasi. Saat ditanya terkait alasannya datang menggunakan motor, Jekek mengatakan, itu adalah wujud ketaatan pihaknya terhadap protokol kesehatan. Menurut dia, hal itu adalah contoh tidak melakukan pengerahan massa di setiap tahapan pilkada.

"Ini bagian dari komitmen kami sebagai pihak yang diberikan kesempatan untuk maju di kontestasi pilkada. Bagaimana ruang demokrasi ini juga sebagai ruang edukasi bagi masyarakat," kata Jekek.

Dia pun menilai, semua paslon sudah menampilkan tidak ada euforia dengan wujud membawa massa yang berlebih saat pengundian nomor urut paslon. "Semisal ada pernik-pernik, itu wajar. Tapi kan dengan batasan yang sangat terukur dan bisa dipertanggungjawabkan," kata dia.

Menyikapi PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam Covid-19 yang didalamnya ada larangan digelarnya rapat umum maupun konser dan sebagainya, Jekek menegaskan, pihaknya tidak akan melakukan kampanye terbuka yang mengumpulkan massa.

"Regulasi yang keluar dari pemerintah melalui KPU RI ini adalah bentuk komitmen bahwa pemerintah harus menjamin demokrasi berjalan baik. Tapi keselamatan warga negaranya juga terlindungi dengan baik," pungkas Jekek. (al/ria)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Buka Ruang Demokrasi Inklusif, Murid SLB di Wonogiri Adu Pengetahuan soal Pemilu

Buka Ruang Demokrasi Inklusif, Murid SLB di Wonogiri Adu Pengetahuan soal Pemilu

Lomba tersebut menjadi pengalaman pertama yang diselenggarakan KPU Wonogiri khusus untuk siswa SLB.

Unik! KPU Wonogiri dan Bank Sampah Berseri Buktikan Penerapan Nilai Demokrasi Dalam Pengelolaan Sampah

Unik! KPU Wonogiri dan Bank Sampah Berseri Buktikan Penerapan Nilai Demokrasi Dalam Pengelolaan Sampah

Bank Sampah juga menjadi ruang bagi warga untuk belajar berpartisipasi dan mengambil keputusan bersama.

8.889 Pemilih Dicoret dari Data Pemilih Wonogiri, Ini Alasannya

8.889 Pemilih Dicoret dari Data Pemilih Wonogiri, Ini Alasannya

Selain mencoret pemilih TMS, KPU juga mencatat adanya pemilih baru yang masuk ke dalam data.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer