Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Audiensi Perwakilan Tim Paslon Buntu

P
DEADLOCK: Komisioner KPU Wonogiri fasilitasi audiensi perwakilan masing-masing paslon di aula kantor KPU setempat, kemarin (26/9)
DEADLOCK: Komisioner KPU Wonogiri fasilitasi audiensi perwakilan masing-masing paslon di aula kantor KPU setempat, kemarin (26/9)
WONOGIRI – Deklarasi kampanye damai pemilihan bupati-wakil bupati Wonogiri yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), kemarin (26/9) terkendala. Masing-masing pasangan calon (paslon) batal membacakan deklarasi.

Bermula ketika ketua tim pemenangan Joko Sutopo-Setyo Sukarno (Josss) memberikan interupsi kepada ketua KPU Wonogiri Toto Sihsetyo Adi.

Sriyono tidak sepakat dengan penggunaan kata nyawiji yang jadi tagline alat peraga kampanye (APK) pasangan Hartanto-Joko Purnomo (Harjo). Kompletnya berbunyi: Saiyeg Saeka Kapti Nyawiji Milih Nomer Siji.

“Selama ini, kami mem-branding calon yang kami usung dengan kata nyawiji,” tegasnya.

Sriyono menyebut, petahana kerap menggunakan kalimat Nyawiji Sesarengan Mbangun Wonogiri sebagai penyemangat pemersatu dalam membangun Kota Sukses. “Masih banyak kata lain yang bisa dipakai selain itu," tandasnya.

Sempat terjadi adu argumen ketika ketua KPU Wonogiri mengajak tim pemenangan paslon berembuk mencari solusi.

Ketua DPC PKB Wonogiri Sumarwoto Umar yang merupakan pengusung Harjo tidak sepakat membahas permasalahan pemilihan kata nyawiji di tengah deklarasi kampanye damai.

Namun, akhirnya, ketua KPU Wonogiri berhasil mengajak perwakilan kedua paslon berdiskusi di aula KPU setempat. Sayangnya, hasilnya nihil. Keluar dari aula, ketua KPU Wonogiri mengajak seluruh tamu undangan deklarasi damai berdoa bersama tanpa dilakukan pembacaan deklarasi damai oleh paslon.

“Intinya hari ini kami mendoakan masa kampanye dari 26 September-5 Desember jurdil, damai, berbudaya, bermartabat dan grapyak sumanak," jelasnya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Wonogiri Ali Mahbub menerangkan, tidak ada indikasi pelanggaran yang dilakukan KPU meskipun deklarasi kampanye damai batal.

"Dalam hal ini KPU sudah menjalankan sesuai ketentuan. Ketika terjadi dinamika seperti itu, mungkin di luar perkiraan KPU.

Sementara itu, calon wakil bupati Joko Purnomo menuturkan, tidak ada persiapan menggunakan kata nyawiji sebelumnya. Tagline itu muncul setelah paslon Harjo mendapatkan nomor urut satu (bahasa Jawa: siji).

"Kalau mereka (Josss) kan kalau tidak salah (pakai tagline) Go Nyawiji Bersama Jekek. Kalau kami Saiyeg Saeka Kapti, Nyawiji Milih Nomer Siji. Tidak ada (kata) Go. Itu satu kalimat, jangan diputus lho ya," kata dia.

Terpisah, calon bupati Joko Sutopo mengatakan, dalam etika berpolitik, kata nyawiji sudah menjadi identitasnya sejak lama. Kata itu dipilih melalui pemikiran dan pendalaman yang panjang. "Seperti kalau memilih baju, kita tidak mungkin dong memakai baju berwarna hijau putih karena sudah dipakai paslon nomor urut 1," ungkapnya. (al/wa)

Advertisement
Advertisement
Editor : Perdana Bayu Saputra

Artikel Terkait

Terkait Putusan MK, KPU Solo Ungkap Jejak Verifikasi Ijazah Gibran

Terkait Putusan MK, KPU Solo Ungkap Jejak Verifikasi Ijazah Gibran

KPU Solo memastikan dokumen pendidikan Gibran pada Pilkada 2020 telah diverifikasi melalui instansi pendidikan berwenang sesuai prosedur.

Budiono Rahmadi Kembali Pimpin Demokrat Sragen

Budiono Rahmadi Kembali Pimpin Demokrat Sragen

Budiono Rahmadi kembali mendapat mandat untuk menakhodai DPC Partai Demokrat Sragen untuk periode 2026–2031.

Kunjungan ke Karanganyar, Menko Pangan: Emas, Nikel, Batu Bara Itu Punya Negara, tapi Dikasih Bupati ke Pengusaha

Kunjungan ke Karanganyar, Menko Pangan: Emas, Nikel, Batu Bara Itu Punya Negara, tapi Dikasih Bupati ke Pengusaha

Zulhas sebut kebutuhan biaya operasional yang menembus angka Rp50 miliar hingga Rp100 miliar memaksa para calon bupati maupun wali kota bergantung pada sokongan dana dari sponsor atau pemilik modal.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer