Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kades Ketos Bantah Ada Pungli Program PTSL: Itu Biaya Pra Pendaftaran

P
Pembagian sertifikat PTSL di Balai Desa Ketos, Paranggupito, Selasa (6/10).
Pembagian sertifikat PTSL di Balai Desa Ketos, Paranggupito, Selasa (6/10).
WONOGIRI – Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) bertujuan membantu masyarakat mendapatkan legalitas aset tanahnya lebih mudah. Namun, program pemerintah pusat itu disebut-sebut ada unsur pungutan liar (pungli). Praktik pungli ini terjadi di Desa Ketos, Kecamatan Paranggupito.

Hal tersebut langsung ditepis Kepala Desa Ketos, Kecamatan Paranggupito Sukatno. Menurutnya, ada oknum yang sengaja membuat gaduh suasana atas dasar sentimen pribadi. Dalam pelaksanaan PTSL sepenuhnya dilakukan kelompok masyarakat (pokmas).

“Masyarakat peserta program Pak presiden ini malah sangat berterima kasih. Ada oknum yang buat gaduh, mengirim aduan ke Kementerian (Kementerian ATR/BPN) soal pungli dan juga lambatnya program ini,” terang dia.

Biaya pra-pendaftaran PTSL, lanjut Sukatno, difasilitasi pokmas dan sudah disepakati peserta. Tahun ini ada 334 bidang peserta PTSL.

"Semua peserta sudah sepakat, Rp 350 ribu dibayarkan untuk biaya pendaftaran. Nah, uang itu penggunaannya untuk (membeli) materai, biaya patok, saksi-saksi, dan lainnya. Kami juga telah berkoordinasi dengan Kantor ATR/BPN Wonogiri," terangnya.

Bagaimana tudingan pungli bisa muncul? Sukatno menuturkan, ada warga setempat yang bukan merupakan peserta PTSL mengarang cerita seakan ada penyimpangan atau pungli di desanya. Oknum itu meminta bantuan warga luar Kota Sukses agar melaporkan hal itu kepada kementerian terkait.

"Sertifikatnya saat itu masih di Kantor ATR/BPN Wonogiri. Ini tadi (kemarin) juga baru dibagikan, lebih cepat dari jadwal awal. Nah, ini kan sudah jelas, jangan dikira pemerintah desa menahan-nahan," tegasnya.

Sekretaris Camat (Sekcam) Paranggupito Warno juga membantah ada pungli PTSL di Desa Ketos. “Biaya pra pendaftaran itu sah dan ada perbupnya. Di perbup itu biaya pra pendaftaran maksimal PTSL Rp 450 ribu. Kan ini dibawahnya," ujarnya.

Kepala Kantor ATR/BPN Wonogiri Abdul Aziz menerangkan, pasca munculnya ontran-ontran tersebut, pembagian sertifikat PTSL yang dijadwalkan 26 Oktober, akhirnya dipercepat.

"Tidak ada pungli maupun penyimpangan. Saya diperintah Bu kakanwil untuk mengawal di lapangan,” ujar dia.

Abdul Aziz tak membantah dalam program PTSL peserta membayar biaya pra pendaftaran. Meskipun begitu, nominalnya telah disetujui peserta melalui pokmas.

"Program PTSL tidak semua gratis. Tapi masyarakat juga disubsidi oleh pemerintah. Ada namanya biaya pra pendaftaran. Kegiatan di lapangan juga dikawal penegak hukum seperti jaksa dan polisi. Tidak ada penyimpangan. Yang jelas dengan adanya perbup, posisi kegiatan itu dan pokmas sudah kuat," beber dia.

Sebagai informasi, kuota awal PTSL di Wonogiri sebanyak 14 ribu bidang. Tapi, akibat pandemi, kuota dipotong menjadi 7.825 bidang yang dibagikan di 26 desa di sembilan kecamatan. "Tahun depan, kami usulkan kuota PTSL 25 ribu bidang," pungkasnya. (al/wa/ria)

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer