Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Datangi Sekretariat Parpol, Camat Giritontro Berdalih Makan di Warung
P
Penulis: Perdana Bayu Saputra❯

Camat Giritontro Fredy Sasono merasa tidak menyalahi aturan yang ada. Sebab, saat hitung cepat perolehan suara pilkada, dia hanya berada di sekitar sekretariat parpol.
“Ada kumpul-kumpul ya merapat. Itu kan depannya warung dan sudah biasa makan di situ,” jelasnya.
Fredy kembali menegaskan, dirinya sering makan di warung tersebut. Bahkan jauh hari sebelum pilkada digelar. "Sejak saya di Giritontro, sering makan di warung itu. Cocok sama sambalnya. Bisa tanya orang sini juga. Dan saya bayar juga kok," katanya. Sebab itu, dia siap diklarifikasi Komisi ASN.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu Wonogiri Ali Mahbub mengatakan, pihaknya menemukan foto yang diunggah akun Wahyu Widodo di grup Facebook. Foto itu memperlihatkan sosok Fredy di sekretariat parpol saat dilakukan hitung cepat Pilkada Wonogiri.
“Panwascam setempat melakukan pengecekan dan memastikan bahwa itu adalah camat Giritontro,” ungkapnya.
Ditegaskan Ali, berdasarkan surat keputusan bersama menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, menteri dalam negeri, kepala badan kepegawaian negara (BKN), ketua komisi aparatur sipil negara (KASN) dan ketua Bawaslu tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, aparatur sipil negara tidak boleh melakukan tindakan yang tidak netral selama dan setelah pilkada.
Sebab itu, Bawaslu Wonogiri akan memproses hadirnya Fredy di sekretariat parpol saat hitung cepat hasil pilkada sebagai dugaan pelanggaran netralitas ASN. Bawaslu sudah menyiapkan berkas untuk diteruskan ke Komisi ASN.
"Ini (menyangkut dugaan pelanggaran) netralitas ASN. Kami teruskan ke Komisi ASN. Jadi kami melaporkan. Nanti yang memanggil atau mengklarifikasi yang bersangkutan adalah dari Komisi ASN. Termasuk yang memberikan rekomendasi sanksi itu dari Komisi ASN," beber Ali.
Ditehaui, beberapa waktu lalu Fredy sempat diduga melakukan tindak pidana pilkada saat menghadiri pembukaan konsolidasi parpol di Giritontro 23 November lalu. Dia disangkakan melanggar pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.
Namun, sangkaan itu tidak terpenuhi unsur formil dan materiilnya. Meski begitu, kasusnya tetap diproses Bawaslu. Sebab, Fredy diduga melanggar regulasi lain. Di antaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Dalam kasus ini, Bawaslu Wonogiri juga melanjutkan ke Komisi ASN. (al/wa/ria)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

