Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua Bawaslu Wonogiri Ali Mahbub mengatakan, pada waktu hitung cepat perolehan suara, pihaknya menemukan foto yang diunggah akun Wahyu Widodo di grup Facebook dan terlihat sosok Fredy di sekretariat parpol.
“Panwascam setempat melakukan pengecekan dan memastikan bahwa itu adalah camat Giritontro,” ungkapnya.
Ditegaskan Ali, berdasarkan surat keputusan bersama menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, menteri dalam negeri, kepala badan kepegawaian negara (BKN), ketua komisi aparatur sipil negara (KASN), dan ketua Bawaslu tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, aparatur sipil negara tidak boleh melakukan tindakan yang tidak netral selama dan setelah pilkada.
Sebab itu, Bawaslu Wonogiri akan memproses hadirnya Fredy di sekretariat parpol saat hitung cepat hasil pilkada sebagai dugaan pelanggaran netralitas ASN. Bawaslu sudah menyiapkan berkas untuk diteruskan ke Komisi ASN.
Bawaslu Wonogiri tidak meminta klarifikasi kepada camat Giritontro karena langkah yang diambil tersebut adalah penerusan. Hal tersebut diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020, bahwa pelanggaran netralitas ASN yang tidak terkait dengan pidana murni, pelanggaran undang-undang lainnya dalam arti tidak terkait undang-undang pilkada, maka penanganannya diteruskan kepada instansi yang berwenang.
"Ini (menyangkut dugaan pelanggaran) netralitas ASN. Kami teruskan ke Komisi ASN. Jadi kami melaporkan. Nanti yang memanggil atau mengklarifikasi yang bersangkutan adalah dari Komisi ASN. Termasuk yang memberikan rekomendasi sanksi itu dari Komisi ASN," beber Ali.
Apakah adanya laporan dari Bawaslu Wonogiri ke KASN ini bisa memperberat sanksi yang direkomendasikan Komisi ASN kepada Fredy? Ali mengatakan hal itu bisa saja menjadi bahan pertimbangan Komisi ASN dalam menjatuhkan sanksi.
"Bisa saja lebih berat karena melihat rekam jejak yang bersangkutan. Waktunya juga berdekatan, yang kemarin saja belum turun sanksinya," ungkapnya.
Kasus sebelumnya, Fredy sempat diduga melakukan tindak pidana pilkada saat menghadiri pembukaan konsolidasi parpol di Giritontro 23 November lalu. Dia disangkakan melanggar pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.
Namun, sangkaan itu tidak terpenuhi unsur formil dan materiilnya. Meski begitu, kasusnya tetap diproses Bawaslu. Sebab, Fredy diduga melanggar regulasi lain. Di antaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Dalam kasus ini, Bawaslu Wonogiri juga melanjutkan ke Komisi ASN. (al/wa/ria)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

