Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

WONOGIRI - Penyelenggaraan resepsi hajatan masih dilarang di Kabupaten Wonogiri. Kapolres belum pernah keluarkan surat izin keramaian.
Kapolres Wonogiri AKBP Christian Tobing mengatakan, dalam pembubaran hajatan, pihaknya mengacu pada ketentuan yang berlaku di Wonogiri. Di mana resepsi hajatan masih dilarang. Apalagi jika mengundang banyak orang dan menimbulkan kerumunan.
”Acara hajatan kan dibatasi. Jumlah maksimalnya orang di acara maksimal 30 orang,” kata kapolres, Minggu (7/3).
Dia menjelaskan, pernikahan tetap boleh digelar, namun sebatas ijab kabul atau sejenisnya. Saat ada indikasi jumlah tamu melebihi batas, pihaknya bersama Satgas Penanganan Covid-19 Wonogiri bisa melakukan tindakan tegas pembubaran.
Tobing menuturkan, sebelum resepsi hajatan dilakukan sudah ada langkah preventif secara humanis. Yakni edukasi dan sosialisasi di tingkat daerah agar hajatan urung digelar. Sudah ada peringatan yang diberikan kepada penggelar acara saat ada indikasi digelarnya resepsi hajatan.
”Sampai saat ini, saya selaku Kapolres Wonogiri belum pernah mengeluarkan surat izin keramaian. Saya tidak mengeluarkan itu demi mencegah disalahgunakan,” kata Kapolres.
Jika surat izin dikeluarkan, dikhawatirkan menimbulkan kerumunan. Dengan begitu, potensi penularan korona akan lebih besar.
”Anggota di lapangan bisa melakukan tindakan tegas. Dari saya juga saat ini tidak mengeluarkan surat izin keramaian itu,” jelas kapolres.
Lantas bagaimana jika ada masyarakat yang protes? Tobing menuturkan pihaknya betsama Satgas Penanganan Covid-19 Wonogiri berusaha memberikan pengertian saat acara hajatan mereka dibubarkan. Hal itu demi mencegah lonjakan penularan korona di Wonogiri. Meski tren penambahan kasus covid-19 di Wonogiri juga membaik.
”Kami harapkan masyarakat bisa mengerti dengan kondisi saat ini. Selain itu saya minta masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan. 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilisasi) harus dilakukan. Upaya pemutusan mata rantai Covid-19 itu tugas bersama, bukan tugas pemerintah saja tapi ini tugas bersama,” tandasnya. (al/adi)
(rs/adi/per/JPR)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



