Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Merasa Dipermainkan Regulasi, Organda Wonogiri Tuntut Solusi

P
Bus AKAP keluar dari wilayah Wonogiri, Jumat (23/4).
Bus AKAP keluar dari wilayah Wonogiri, Jumat (23/4).
WONOGIRI – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Wonogiri bingung dengan keluarnya aturan perpanjangan pelarangan mudik. Organda menuntut pemerintah tidak hanya mengeluarkan regulasi, namun juga solusi.

Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat pusat mengeluarkan addendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah.

Pada adendum itu disebutkan bahwa peniadaan atau pelarangan mudik dipercepat. Semula ditentukan mulai 6 Mei, kini diajukan pada 22 April. Tujuan adendum SE ini adalah mengantisipasi peningkatan arus pergerakan penduduk. Sebab, ini berpotensi memicu penularan kasus Covid-19 antardaerah pada masa sebelum dan sesudah peniadaan mudik diberlakukan.

Ketua Organda Wonogiri Edi Purwanto mengatakan, keluarnya regulasi ini sangat membingungkan masyarakat. Baik masyarakat umum hingga para pelaku usaha di bidang transportasi darat.

“Kami ini bingung. Menurut saya, ini nanti tidak hanya berefek ke pengusaha bus saja, tapi termasuk warga yang memiliki usaha di desa. Kalau boleh mudik, para pemudik biasanya di kampung kan juga belanja,” ungkapnya pada Jumat (23/4).

Menurut dia, kebijakan yang diambil pemerintah pusat dan daerah harus sama dan tegas apabila mudik memang dilarang. Perusahaan otobus (PO) merasa berat dangan adanya kebijakan peniadaan atau pelarangan mudik ini.

“Pengusaha juga susah. Kami kan juga sampai utang untuk beli ban dan solar. Tapi tiba-tiba mau berangkat ternyata tidak boleh mudik lagi,” kata dia.

Tak hanya Organda Wonogiri, Edi mengatakan, Organda di tingkat pusat saat ini juga kebingungan dengan regulasi pelarangan mudik diperpanjang. Selain itu, calon penumpang dinilai juga waswas. Sebab, mereka khawatir bila saat mudik diminta putar balik. Di sisi lain, hingga kini terminal di Jakarta juga masih beroperasi. “Ini kan tidak sinkron,” ujarnya.

Saat ini, kata dia, bus-bus asal Wonogiri masih beroperasi. Tetapi untuk pemberangkatan penumpang misalnya dari Wonogiri ke Jakarta juga masih bingung. Apalagi jika sampai di sana tidak ada penumpang yang dibawa untuk kembali ke Wonogiri. Tentu mereka akan rugi.

“Sampai sana dapat penumpang tidak? Kalau tidak terus mau bagaimana? Sudah ada modal yang dikeluarkan. Saat ini kami benar-benar susah,” beber Edi.

Atas kondisi ini, pihaknya berharap ada regulasi turunan tentang pelarangan mudik. Namun yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah adanya solusi dari kebijakan pemerintah yang diambil.

“Tolong kalau bisa ya ada solusi yang konkret lah. Jadi tidak hanya ada regulasi saja,” kata dia.

Sekadar informasi, di Wonogiri ada 32 PO yang tergabung di Organda Wonogiri. Namun, kata Edi, hanya ada delapan PO yang masih rutin beroperasi. (al/bun/ria)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Rumah Ibadah di Solo Gratis Bayar Air PDAM Mulai 2027

Rumah Ibadah di Solo Gratis Bayar Air PDAM Mulai 2027

Pemkot Solo menyiapkan pembebasan biaya PDAM bagi seluruh rumah ibadah mulai awal 2027. Pengelola diminta segera melengkapi persyaratan administrasi di Kemenag.

Regulasi Rokok Jadi Ganjalan Solo Gagal Sabet KLA Paripurna

Regulasi Rokok Jadi Ganjalan Solo Gagal Sabet KLA Paripurna

Kota Solo dinilai menuju KLA Paripurna, tetapi regulasi larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok dinilai masih menjadi ganjalan.

PLDPI Dihapus, DPRD Solo Minta Dikaji Lagi

PLDPI Dihapus, DPRD Solo Minta Dikaji Lagi

DPRD Solo mendorong Dinas Pendidikan mengkaji kembali layanan PLDPI setelah kelembagaannya dihapus. Dewan meminta akses terapi ABK tetap terjamin.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer